PM Malta Mundur di Tengah Penyelidikan Kasus Pembunuhan Jurnalis
PerbesarADVERTISEMENT
Perdana Menteri Malta Joseph Muscat memutuskan akan mengundurkan diri di tengah kasus pembunuhan jurnalis Daphne Caruana Galizia . Muscat didesak mundur setelah menterinya dituduh terlibat dalam pembunuhan itu.
ADVERTISEMENT
Dalam pernyataannya yang disiarkan langsung di televisi pada Minggu (1/12), Muscat menyatakan akan mundur bulan depan. Dia ingin memberikan waktu bagi Partai Buruh untuk memilih pemimpin baru Malta.
"Saya akan menyurati presiden Partai Buruh agar proses bagi pemimpin baru akan dilakukan pada 12 Januari 2020. Di hari itu saya akan mengundurkan diri sebagai pemimpin Partai buruh. Beberapa hari setelahnya, saya akan mundur sebagai perdana menteri," kata pemimpin berusia 45 tahun ini.
Muscat yang berkuasa sejak 2013 dengan memenangi dua pemilu berturut-turut didesak mundur akibat kasus pembunuhan Galizia pada 2017. Jurnalis yang tengah menyelidiki kasus korupsi pemerintahan itu tewas setelah mobilnya meledak di kota Bidnija.
Yorgen Fenech, pengusaha yang dekat dengan pemerintah, diadili pada Sabtu lalu atas dugaan terlibat pembunuhan Galizia. Fenech mengaku tidak bersalah, namun meminta kekebalan hukum untuk informasi seputar pembunuhan Galizia dan tuduhan korupsi bekas kepala staf Muscat, Keith Schembri, dan bekas Menteri Pariwisata Malta, Konrad Mizzi.
ADVERTISEMENT
Permintaan Fenech ditolak pengadilan. Namun akibat pengakuan Fenech, Schembri dan Mizzi mengundurkan diri seraya membantah tuduhan tersebut. Muscat dikecam karena masih saja mempertahankan dua pejabatnya itu usai tuduhan Fenech.
Pada Minggu sebelum Muscat menyatakan mundur, ribuan orang menggelar aksi di ibu kota Valetta. Mereka mendesak Muscat untuk lengser karena dituduh melindungi orang-orang yang terlibat pembunuhan Galizia.
Setelah menyatakan mundur, kritikan datang kepada Muscat dari oposisi. Mereka mengatakan bahwa Muscat seharusnya segera turun, tidak perlu menunggu hingga Januari.
"Dia seharusnya mundur sejak lama. Satu hari dia menjabat berarti satu hari lagi keadilan tidak ditegakkan. Perdana menteri telah kehilangan legitimasinya," kata politisi oposisi Adrian Delia.