PM Suga: Jepang Tolak Ketegangan di Laut China Selatan

21 Oktober 2020 12:17 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Konferensi Pers PM Jepang Yoshihide Suga di Ballroom Hotel Fairmont, Jakarta.
 Foto: The Yomiuri Shimbun
zoom-in-whitePerbesar
Konferensi Pers PM Jepang Yoshihide Suga di Ballroom Hotel Fairmont, Jakarta. Foto: The Yomiuri Shimbun
ADVERTISEMENT
Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga menolak, segala tindakan yang dapat memicu ketegangan di Laut China Selatan.
ADVERTISEMENT
Penegasan tersebut disampaikan Suga usai mengakhiri rangkaian lawatan luar negeri pertamannya ke Vietnam dan Indonesia. Masalah Laut China Selatan juga dibahas saat Suga bertemu Presiden Jokowi di Bogor, Selasa (20/10) lalu.
"Jepang menolak semua tindakan dan gerakan yang meningkatkan ketegangan Laut Cina Selatan," kata PM Suga dalam konferensi pers di Ballroom Hotel Fairmont Jakarta, Rabu (21/10).
"Sekali lagi saya ingin menitikberatkan bahwa betapa pentingnya semua pihak yang terkait seputar Laut Cina Selatan berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan konflik secara damai melalui hukum internasional bukan melalui kekuatan dan intimidasi," lanjut Suga.
PM Suga juga menambahkan bahwa pihaknya akan memberikan bantuan kapal patroli ilegal fishing kepada negara-negara ASEAN.
"Termasuk negara yang saya kunjungi kali ini, dengan pengalaman dan kualitas tinggi Japan Coast Guard, kami ingin berkontribusi besar untuk pembinaan SDM di bidang ini," lanjut Suga.
Laut China Selatan. Foto: Reuters
Laut China Selatan merupakan perairan sengketa antara Vietnam dan beberapa anggota ASEAN dengan China. Perselisihan terkait klaim teritorial di perairan kaya sumber daya alam itu.
ADVERTISEMENT
China mengklaim sebagian besar Laut China Selatan. Tindakan China membuat situasi di Laut China Selatan memanas.
Menurut PM Suga, memanasnya situasi di Laut China Selatan akan merugikan negara-negara di kawasan. Oleh sebab itu, dia menyerukan agar perdamaian di Laut China Selatan terus dijaga.
"Mengenai masalah Laut China Selatan, penting bagi semua negara terkait untuk tidak bergantung pada kekuatan atau ancaman, tetapi untuk bekerja menuju resolusi damai berdasarkan hukum internasional," kata Suga.