PM Thailand Lanjutkan Masa Jabatan Usai 8 Tahun Berkuasa

30 September 2022 17:45
·
waktu baca 2 menit
sosmed-whatsapp-whitecopy-link-circlemore-vertical
Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-O-Cha saat hadir di upacara di markas besar kepolisian di Bangkok (2/8). Foto: AFP/Lillian SUWANRUMPHA
zoom-in-whitePerbesar
Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-O-Cha saat hadir di upacara di markas besar kepolisian di Bangkok (2/8). Foto: AFP/Lillian SUWANRUMPHA
ADVERTISEMENT
Mahkamah Konstitusi Thailand memutuskan untuk memperbolehkan Perdana Menteri Thailand, Prayut Chan-o-cha, melanjutkan masa jabatannya terlepas dari seruan untuk pencopotan pada Jumat (30/9).
ADVERTISEMENT
Aktivis dan oposisi meyakini, periode maksimal bagi Prayut telah berakhir pada 24 Agustus. Akibatnya, dia berpotensi melanggar konstitusi yang diadopsi Thailand pada 2017. Oposisi turut menuntut pemberantasan dominasi militer atas politik Thailand.
Mereka lantas mendesak agar dia dicopot sebelum tenggat waktu tersebut. Selama menunggu putusan pengadi, Prayut ditangguhkan sejak Agustus. Sebagaimana prediksi, pengadilan lalu memutuskan bahwa dia belum melampaui batas masa jabatan delapan tahun.
"Mahkamah Konstitusi memutuskan dengan suara mayoritas bahwa jabatan perdana menteri belum mencapai batas delapan tahun," jelas Hakim Punya Udchacon, dikutip dari AFP, Jumat (30/9).
PM Thailand, Prayut Chan Ocha Foto: AFP PHOTO / Pornchai Kittiwongsakul
zoom-in-whitePerbesar
PM Thailand, Prayut Chan Ocha Foto: AFP PHOTO / Pornchai Kittiwongsakul
Mantan panglima militer itu memimpin kudeta pada Mei 2014. Pria berusia 68 tahun tersebut kemudian menjadi perdana menteri sipil pada 2019. Lawannya mengatakan, masa jabatan itu bermula sejak kudeta. Tetapi, pendukungnya mengacu pada pelantikan sebagai PM.
ADVERTISEMENT
"Kabinet di bawah perdana menteri termohon terhitung mulai 6 April 2017," tambah Udchacon.
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Mengingat pemilu yang akan diadakan pada Maret 2023, Prayut dapat mempertahankan kekuasaannya hingga 2025. Sebagai pemeran kunci dalam pergolakan selama 20 tahun terakhir, pengadilan sebelumnya membatalkan hasil pemilu Thailand pada 2006 dan 2014.
Kini, keputusannya berpotensi memicu kekacauan politik menjelang pemilu mendatang. Survei National Institute of Development Administration menemukan, hanya 10,5 persen dari 2.500 responden mendukung Prayut. Penangguhan semakin memukul popularitasnya.
Wakil Perdana Menteri Thailand Prawit Wongsuwan menghadiri sesi foto keluarga dengan menteri kabinet baru di Gedung Pemerintah di Bangkok, Thailand 13 Agustus 2020. Foto: Jorge Silva/REUTERS
zoom-in-whitePerbesar
Wakil Perdana Menteri Thailand Prawit Wongsuwan menghadiri sesi foto keluarga dengan menteri kabinet baru di Gedung Pemerintah di Bangkok, Thailand 13 Agustus 2020. Foto: Jorge Silva/REUTERS
Wakil PM Thailand, Prawit Wongsuwan, mengambil alih posisi tersebut saat penangguhan. Selama itu pula, Prayut menjabat sebagai Menteri Pertahanan Thailand. Ahli mengatakan, penangguhan menyebabkan Prayut kehilangan muka di mata pemilik suara.
Keputusan pengadilan juga diyakini akan memicu amarah dari masyarakat. Mahasiswa dan kelompok anti-pemerintah telah menjanjikan unjuk rasa bila pengadilan berpihak pada Prayut.
ADVERTISEMENT
Pihak berwenang lantas bersiaga untuk menghadapi demonstrasi di Bangkok. Petugas telah dikerahkan ke dekat gedung pengadilan. Wakil juru bicara kepolisian, Kissana Phathanacharoen, mengabarkan bahwa zona terlarang akan dibangun pula di sekitar pengadilan.
"Menurut saya akan ada protes di jalan dan demonstrasi di Bangkok menentang keputusan itu," jelas ilmuwan politik Universitas Naresuan, Napisa Waitoolkiat.
Baca Lainnya
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·