Polemik Merah Putih Dilarang Berkibar di Piala Thomas
PerbesarADVERTISEMENT
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
ADVERTISEMENT
Sebagai juara, seharusnya Indonesia Raya berkumandang diiringi naiknya bendera Merah Putih. Prestasi yang dinanti selama 19 tahun itu tidak bisa dinikmati dengan sempurna.
Tak berkibarnya bendera merah putih tersebut terkait dengan sanksi yang dijatuhkan Badan Doping Internasional atau WADA kepada Indonesia.
Sanksi kepada Indonesia bermula ketika World Anti-Doping Agency (WADA) mengirim surat kepada Lembaga Anti Doping Indonesia (LADI) pada 15 September. Dalam surat tersebut, WADA meminta Ladi mengkonfirmasi Test Doping Plan dan memberi tenggat waktu 21 hari.
Namun, LADI tak kunjung mengirimkan surat konfirmasi yang dimaksud, sehingga sanksi tidak boleh mengibarkan bendera kebangsaan dan tidak bisa menjadi tuan rumah dalam berbagai event dijatuhkan.
LADI dinilai tidak mematuhi Kode Anti-Doping Dunia. Hal ini berbuntut panjang. Kekecewaan pun menular. Sejumlah respons berdatangan terkait dengan hal tersebut.
Menpora Minta Maaf
ADVERTISEMENT
Menpora Zainudin Amali memohon maaf kepada segenap Masyarakat Indonesia karena Bendera Merah Putih tak bisa berkibar di prosesi perayaan gelar juara Piala Thomas.
''Saya juga memohon maaf atas kejadian yang membuat kita semua tidak enak, tidak nyaman. Harusnya, kita menikmati kegembiraan Piala Thomas yang kembali ke pangkuan setelah [hampir] dua dekade,'' kata Zainudin kepada wartawan, dalam jumpa pers Senin (18/10).
''Tapi, kegembiraan itu berkurang karena tidak bisa menyaksikan Bendera Merah-Putih berkibar. Saya juga memohon maaf kepada seluruh Masyarakat Indonesia,'' lanjutnya.
Menpora menambahkan, pihaknya akan menangani sanksi WADA secara serius. Ia dan segenap tim berjanji akan berupaya keras mencabut sanksi yang telah dijatuhkan
Menpora Bentuk Tim Khusus
Menpora pun kemudian membentuk tim khusus untuk menangani sanksi yang dijatuhkan WADA. im ini akan dipimpin Ketua NOC Indonesia (KOI), Raja Sapta Oktohari.
ADVERTISEMENT
Tim khusus yang secara garis besar menangani dua hal: mempercepat proses komunikasi dengan lembaga internasional serta melakukan investigasi.
''Salah satu keputusan dari rapat koordinasi, saya membentuk tim yang tugasnya ada dua. Pertama, melakukan akselerasi terhadap upaya-upaya supaya banned terhadap LADI ini segera diakhiri,'' kata Zainudin.
''Karena, kalau LADI tetap di-banned itu akan berakibat ke kita. Jadi, ini gak bisa dilihat bahwa LADI organisasi terpisah, independen di bawah WADA. Tapi, ini jadi masalah kita bersama,'' lanjutnya.
LADI Dinilai Rusak Nama RI
Anggota Komisi X DPR, Putra Nababan, mengkritik keras kinerja LADI yang dinilai tidak profesional, sehingga berujung pada sanksi tidak bisa mengibarkan bendera Merah Putih di podium Thomas Cup 2020.
Putra berpendapat, masalah administrasi surat menyurat semacam ini tak perlu terjadi. Apalagi sepanjang 2020, Indonesia dan banyak negara di dunia memang minim melaksanakan kompetisi akibat pandemi COVID-19.
ADVERTISEMENT
“Apa sulitnya LADI, sebagai lembaga anti-doping Indonesia, menyurati WADA untuk memberitahukan kondisi kompetisi di Indonesia yang terhenti akibat pandemi sehingga tidak bisa memenuhi ketentuan 700 sampel,” kata Putra kepada wartawan, Senin (18/10).
Soal pergantian kepengurusan LADI yang disebut dianggap turut menghambat respons terhadap permintaan WADA itu, Putra menyatakan hal itu tak bisa dijadikan alasan. Sebab, pergantian kepengurusan itu terjadi di level atas, sedangkan level tengahnya seharusnya tetap bisa bekerja.
Terkait kinerja LADI yang tak beres, Putra menyatakan DPR dan pemerintah akan mengevaluasi fungsi LADI dalam RUU SKN yang sedang dibahas. Putra mengingatkan agar semua pihak bekerja profesional untuk membangun sistem keolahragaan nasional.
Puan Minta Kemenpora Bereskan Urusan
Ketua DPR RI, Puan Maharani, berharap pemerintah beserta instansi terkait segera menyelesaikan persoalan dengan WADA.
ADVERTISEMENT
“Saat para atlet, pelatih, official dan seluruh masyarakat Indonesia ikut bernyanyi lagu Indonesia Raya dengan khidmat sambil tangan kanan di dada, sesungguhnya Bendera Merah Putih telah ‘berkibar’ di dada kita semua,” kata Puan dalam rilisnya, Senin (18/10).
Puan mengingatkan Indonesia tidak bisa menjadi tuan rumah kejuaraan olahraga tingkat regional hingga dunia selama sanksi tersebut masih ada. Sebab itu, ia menekankan permasalahan tersebut harus secepatnya diselesaikan.
“Tentunya ini akan mempengaruhi nama baik Indonesia dalam bidang olahraga. Apalagi tim Indonesia tak boleh membawa nama dan mengibarkan bendera negara dalam kejuaraan regional, kontinental, dan dunia, kecuali Olimpiade,” ungkap Puan.
NasDem: LADI dan Kemenpora Lalai
Ketua DPP NasDem Bidang Pemuda dan Olahraga, Mohammad Haerul Amri, mendorong pemerintah merombak total kepengurusan LADI maupun internal Kemenpora. Hal ini buntut dari tak berkibarnya bendera merah putih usai Indonesia juara Thomas Cup.
ADVERTISEMENT
"Ini murni bukan hanya kelalaian semata. Tetapi karena rendahnya etos kerja di LADI maupun Kemenpora. Solusinya evaluasi total," tegasnya.
LADI Minta Maaf
LADI akhirnya minta maaf. Permintaan maaf itu disampaikan dalam konferensi pers virtual yang turut dihadiri oleh Menpora Zainudin Amali dan Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Raja Sapta Oktohari pada Senin (18/10).
"Kami dari pengurus Dewan Harian LADI memohon maaf kepada khususnya Bapak Presiden RI, Joko Widodo, dan seluruh rakyat Indonesia serta stakeholder atas kejadian yang menimpa LADI dan kita semua pada saat ini," kata Sekjen LADI, Dessy Rosmelita.
"Selanjutnya, untuk hal-hal spesifik sesuai rapat akan dibentuk tim yang diketuai oleh Ketua KOI, Raja Sapta Oktohari. Insya Allah dengan adanya tim ini, LADI akan mempercepat langkahnya sehingga Indonesia akan terbebas dari hukuman," tambahnya.
ADVERTISEMENT