Polemik Ucapan Puan: Dihujani Kritik hingga PDIP Absen di Pilgub Sumbar

Ilustrasi PDIP Foto: Fitra Andrianto/kumparan

Hubungan panjang PDIP dengan Sumatera Barat kini menjadi sorotan publik. Berawal dari ucapan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri yang menyebut rakyat Sumbar masih tidak menyukai PDIP, hingga putrinya, Ketua DPP PDIP Puan Maharani, yang melontarkan pernyataan yang tak kalah kontroversial.

Puan tiba-tiba menyampaikan harapan semoga Sumater Barat menjadi provinsi yang mendukung Pancasila.

"Untuk Provinsi Sumatera Barat, rekomendasi diberikan kepada Ir Mulyadi dan Drs H Ali Mukni. Merdeka! Semoga Sumbar bisa menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila," tutur Puan, Rabu (2/9).

Akibat pernyataan kontroversi itu, PDIP dihujani kritik. Puan dinilai tak memahami sejarah Minangkabau yang memiliki kontribusi besar terhadap kemerdekaan Indonesia.

Hujan kritik

Anggota Fraksi Partai Gerindra Komisi VI Andre Rosiade. Foto: Helmi Afandi Abdullah/kumparan

Sehari setelah diumumkan, pada Kamis (3/9), berbagai tokoh-tokoh asal Sumbar, mulai dari lintas partai hingga akademisi, menyampaikan kritiknya pada Puan Maharani. Anggota DPR RI dari Gerindra Andre Rosiade mendesak Puan untuk memberikan klarifikasi.

"Saran saya supaya tak berpolemik, berkepanjangan Mbak Puan ini klarifikasi. Kita tunggu klarifikasi beliau saja. Tapi saya ingin tegaskan sebagai orang yang lahir dan besar dan jadi anggota DPR RI, Sumbar itu sangat Pancasilais," tutur Andre.

Golkar yang notabene berada di pemerintahan juga menyampaikan kritik. Adalah Anggota DPR dapil Sumbar Darul Siska yang meminta Puan jangan mengganggu rasa kebangsaan.

Wakorbid Kepartaian DPP Golkar, Darul Siska usai diperiksa Majelis Etik Golkar. Foto: Ricad Saka/kumparan

"Jadi saya kira harus ada introspeksi pejabat jangan mudah membuat pernyataan yang hanya kepentingan politik sesaat terus mengganggu rasa kebangsaan kita," kata Darul Siska.

Tak hanya DPR, Anggota DPD RI, Emma Yohana juga menyampaikan kritiknya pada Puan, dia mengaku tak nyaman dengan pernyataan Puan itu.

"Kami tidak ada yang merasa lebih pancasilais. Pancasila itu sudah diibaratkan pakaian bagi kami. Bahkan, sebelum Pancasila ini dirumuskan oleh Bung Karno, etnis Minang sudah mengamalkan Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari," kata Emma.

Kritik pedas juga disampaikan Fadli Zon, Guspardi Gaus PAN dapil Sumbar, Hermanto PKS dapil Sumbar dan masih banyak lagi.

Mulyadi-Ali Mukhni Kembalikan SK PDIP

PDIP usung resmi Mulyadi-Mukhni di Pilgub Sumbar. Foto: PDIP

Pada Sabtu (5/9), pasangan Mulyadi-Ali Mukhni mengembalikan SK dukungan DPP PDIP. Mukhni dalam pernyataannya, mengaku menerima banyak aspirasi tokoh-tokoh minang terkait menyoal pancasila di Sumbar itu.

"Sudah kami sepakati bersama Pak Mulyadi. Kita kembalikan SK dukungan dari PDIP itu. Jadi, Mulyadi-Ali Mukhni hanya diusung Demokrat dan PAN untuk bertarung di Pilgub Sumbar," kata Mukhni, Sabtu (5/9).

Mukni mengaku banyak tokoh-tokoh minang yang merasa kecewa dengan pernyataan Puan itu. Hal itulah yang menjadi alasan SK PDIP tersebut dikembalikan.

Memang, tanpa PDIP, Demokrat dan PAN sudah memenuhi ambang batas syarat maju di Pilgub yakni 13 kursi di DPRD Sumbar. Demokrat dan PAN masing-masing memiliki 10 kursi.

PDIP Absen di Pilgub Sumbar 2020

Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Barat Alex Indra Lukman. Foto: Mario Sofia Nasution/ANTARA

PDIP mengakui telah menerima Pengembalian SK dukungan kepada Mulyadi-Ali Mukhni. Hal itu disampaikan Ketua DPD Sumbar Alex Indra Lukman. Dengan begitu, menurutnya polemik telah berakhir.

"Kemarin orang yang sama mewakili paslon mengembalikan B1KWK kepada kami dengan demikian drama yang ngalor ngidul ini telah mencapai ujungnya," kata Alex dalam video pernyataannya kepada wartawan, Minggu (6/9)

Kini, ditegaskan Alex, DPD PDIP Sumbar memutuskan untuk absen di Pilgub Sumbar 2020. Pilkada bagi PDIP, kata Alex, bukan hanya soal menang dan kalah.

"Tidak sekadar tentang kontestasi/pilkada tapi lebih pada membangun dan menjaga tata nilai. Yang pasti kami tidak mengusung paslon, sama artinya absen dalam proses Pilgub ini, terkait dukung mendukung tentu kami menunggu instruksi DPP Partai," sebut Alex.

Dia memastikan PDIP tak akan larut dalam polemik di Pilgub Sumbar. Pihaknya akan terus bekerja meringankan beban rakyat terdampak pandemi COVID-19 di Sumbar.

"Kami tidak larut dalam persoalan ini, sejak awal pandemi sampai saat ini dan ke depannya PDI Perjuangan Sumatera Barat akan terus bergotong royong melaksanakan bakti sosial meringankan beban masyarakat yang terdampak," tegas Alex.

***

Simak panduan lengkap corona di Pusat Informasi Corona