Polisi Panggil Bulog hingga JNE Terkait Penimbunan Paket Bansos di Depok, Besok

Kondisi barang diduga bansos presiden di Kawasan Kampung Serab, Sukmajaya, Depok, Jawa Barat (31/7/2022). Foto: Asprilla Dwi Adha/ANTARA FOTO

Polisi tengah mengusut kasus dugaan penimbunan paket bantuan sosial Presiden di kawasan Sukmajaya, Depok, Jawa Barat. Rencananya polisi juga bakal meminta keterangan pihak Bulog, JNE dan Kemensos terkait kasus itu.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan mengatakan, pemeriksaan terhadap 3 pihak itu rencananya dilakukan besok, Selasa (2/8).

"Kami besok akan panggil beberapa pihak terkait termasuk Bulog untuk diambil keterangan termasuk JNE, Kemensos RI," ujar Zulpan kepada wartawan, Senin (1/8).

Zulpan menerangkan, dalam pemeriksaan itu bakal dimintai keterangan lebih lanjut terkait masalah penimbunan paket bansos tersebut. Seperti halnya, dokumen-dokumen perjanjian antara PT DNR dengan JNE.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan. Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

"Dan data-data yang dijanjikan akan dibawa besok, sehingga akan diketahui kebenaran apa yang disampaikan pada pemeriksaan hari ini," jelasnya.

JNE diketahui menjalin kerja sama dengan PT DNR untuk menyalurkan paket bantuan sosial ke masyarakat di kawasan Depok. Total dari hasil kesepakatan, JNE menyalurkan paket bansos sebanyak ratusan ribu ton.

Paket bansos itu disimpan di gudang Bulog di kawasan Pulogadung, Jakarta Timur. Suatu waktu, pihak JNE hendak menyalurkannya ke masyarakat, hanya saja mengalami gangguan dalam perjalanannya hingga rusak.

Warga melihat penemuan barang diduga bansos presiden di Kawasan Kampung Serab, Sukmajaya, Depok, Jawa Barat (31/7/2022). Foto: Dok. Istimewa

Pihak JNE pun mengaku telah mengganti paket bansos itu dengan jumlah yang setara. Kemudian merasa paket bansos yang rusak itu telah diganti sehingga menjadi miliknya, mereka pun menguburnya.

VP of Marketing JNE, Eri Palgunadi, tak menampik pemendaman paket Banpres berada di Depok. Alasannya, barang itu rusak.

Eri mengatakan pemendaman barang rusak itu sudah sesuai SOP serta memastikan tidak melakukan pelanggaran.

“Sudah melalui proses standar operasional penanganan barang yang rusak sesuai dengan perjanjian kerja sama yang telah disepakati dari kedua belah pihak,” ujar Eri melalui keterangan resmi.