Jakarta
imsak
subuh
terbit
dzuhur
ashar
maghrib
isya
Polisi Thailand Selidiki 4 Media Terkait Aksi Protes Antipemerintah
ADVERTISEMENT
Polisi Thailand mengatakan pada Senin (19/10) bahwa mereka telah memerintahkan penyelidikan terhadap 4 berita di bawah kebijakan darurat yang diberlakukan pada minggu lalu.
ADVERTISEMENT
Investigas merupakan bagianmenghentikan tiga bulan aksi protes terhadap pemerintah dan monarki.
Pengumuman tersebut memicu kemarahan kelompok media dan tuduhan serangan terhadap kebebasan pers oleh pemerintah Perdana Menteri Prayuth Chan-O-cha.
Menurut dokumen polisi tertanggal 16 Oktober, investigasi telah diperintahkan terhadap konten dari empat media serta halaman Facebook dari sebuah kelompok protes.
"Kami menerima informasi dari unit intelijen yang prihatin bahwa konten dan informasi yang menyimpang telah digunakan dan disebarluaskan sehingga menimbulkan kebingungan dan memicu keresahan masyarakat," kata Juru Bicara Kepolisian, Kissana Phathanacharoen dalam konferensi pers seperti dikutip dari Reuters.
Polisi juga mengatakan bahwa regulator penyiaran dan kementerian digital Thailand akan menyelidiki dan mengambil tindakan yang berlaku, Menurut polisi tidak ada rencana untuk mengekang kebebasan pers.
Putchapong Nodthaisong, Juru Bicara Kementerian Digital, mengatakan telah meminta perintah pengadilan untuk menghapus konten oleh empat media dan halaman Facebook kelompok protes di antara 300 ribu konten yang menurutnya melanggar undang-undang.
ADVERTISEMENT
Protes telah terjadi hampir sepekan terakhir, puluhan ribu warga di Bangkok berkumpul untuk menyerukan agar Perdana Menteri Prayuth Chan-O-cha untuk mundur, konstitusi diubah agar lebih demokratis, dan reformasi monarki.
Polisi mengatakan bahwa 74 pengunjuk rasa telah ditangkap sejak 13 Oktober.
The Manushya Foundation, sebuah kelompok independen yang mengkampanyekan kebebasan online, menyebut tindakan tersebut sebagai upaya untuk membungkam kebebasan media.
"Karena pelarangan unjuk rasa tidak berhasil, pemerintah yang didukung militer berharap menciptakan ketakutan untuk mengatakan kebenaran," kata Direktur Manushya Foundation, Emilie Palamy Pradichit.
"Kami mendesak media bebas untuk melawan," lanjutnya.
Pemerintah memerintahkan larangan berita dan informasi online yang dapat mempengaruhi keamanan nasional Kamis lalu serta melarang pertemuan politik lebih dari lima orang.
ADVERTISEMENT
Para pengunjuk rasa menuntut pemecatan Perdana Menteri Prayuth, menuduhnya merekayasa pemilihan umum tahun lalu untuk mempertahankan kekuasaan yang pertama kali direbutnya dalam kudeta 2014.