Politikus Golkar: Andika Penuhi Syarat Jadi Panglima, Dudung Mumpuni Jadi KSAD

7 September 2021 12:32
·
waktu baca 2 menit
sosmed-whatsapp-whitecopy-link-circlemore-vertical
Politikus Golkar: Andika Penuhi Syarat Jadi Panglima, Dudung Mumpuni Jadi KSAD (131496)
zoom-in-whitePerbesar
Pangkostrad Letjen TNI Dudung Abdurachman. Foto: TNI AD
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto akan pensiun pada November 2021. KSAD Jenderal Andika Perkasa hingga KSAL Laksamana Yudo Margono disebut menjadi calon terkuat pengganti Hadi.
ADVERTISEMENT
Lalu, muncul isu Pangkostrad Letjen TNI Dudung Abdurachman akan menggantikan Andika sebagai KSAD, apabila Andika yang dipilih Jokowi sebagai Panglima TNI.
Terkait hal ini, anggota Komisi I DPR Bobby Adhityo Rizaldi berpandangan Andika Perkasa cocok menjadi Panglima TNI karena lebih dikenal oleh publik.
"Kalau soal cocok, Pak Andika memenuhi persyaratan sesuai Pasal 13 UU TNI, dan secara luas tentu lebih dikenal publik daripada kepala staf lain karena beliau menjabat KSAD sejak November 2018," kata Bobby, Selasa (7/9).
"Tentu popularitas bukan subjek pertimbangan utama presiden, sehingga bisa diusulkan satu atau lebih nama, walaupun biasanya satu nama saja," lanjut dia.
Terkait isu Dudung bakal menjadi KSAD pengganti Andika, politikus Golkar ini menilai Dudung cukup mumpuni dengan pengalaman yang dimiliki.
ADVERTISEMENT
"Soal Pak Dudung, jabatan KSAD itu adalah hanya mengatur pembinaan kekuatan dan administrasi tentara di lingkungan AD. Kualifikasi beliau cukup mumpuni, dan cukup populer sewaktu menjadi Pangdam. Bisa dikatakan dynamic duo, kiranya mereka berdua bisa menempati jabatan-jabatan tersebut," ungkap dia.
Meski begitu, Bobby menyebut DPR tak bisa berspekulasi terhadap calon Panglima TNI dan KSAD yang bakal dipilih Jokowi. Sebab, DPR hanya melakukan persetujuan terhadap calon yang diusulkan oleh presiden.
"Iya kami di parlemen kan tidak bisa berspekulasi, karena UU 34/2004 tentang TNI hanya mengamanatkan, usulan Presiden untuk menunjuk Panglima TNI harus persetujuan DPR," ujarnya.
"Karena secara prinsip, sebagai check dan balance, Panglima TNI yang membina kekuatan militer koersif (bersenjata) perlu yang dekat dengan rakyat dan profesional," tutup Bobby.
ADVERTISEMENT
Per 7 September 2021, surpres pergantian Panglima TNI belum dikirim Presiden Jokowi ke pimpinan DPR.
Baca Lainnya
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020