Politikus PDIP: ASN Boleh Berpolitik, tapi Tak Bisa Kampanye

PNS Balkot DKI Jakarta Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Kasus ASN tidak netral dan menunjukkan sikap politiknya banyak terjadi selama proses kontestasi Pilpres 2019 lalu. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dalam rapat perdananya di periode 2019-2024 bersama dengan Komisi II DPR memberi perhatian pada kasus ini.

Ketua KASN Agus Pramusinto menyebut di tahun 2018 ada pelanggaran netralitas sebanyak 508 yang masuk. Sedangkan pada 2019 ada 367 laporan. Maka itu, dia memastikan ASN ke depannya akan lebih netral.

"Itu terutama terkait dengan dampak pilkada dan pileg dan pilpres 2019. Ke depan itu tugas kami semua untuk memastikan bahwa ASN harus lebih netral," kata Agus di ruang sidang Komisi II DPR, Jakarta, Senin (18/11).

Lantas hal ini membuat anggota Komisi II DPR Fraksi PDIP Cornelis bersuara. Menurut dia, ASN punya hak politik dan mereka boleh berpolitik. Hanya saja, mereka tak boleh berkampanye.

"Lalu tentang Komite ASN. Ini apa kerjanya ini? Itu banyak PNS atau ASN termasuk sekda, hari ini saya baca di (media) online, mengundurkan diri. Kenapa di daerah? Di daerah itu karena permainan gubernurnya," kata Cornelis.

Dia kemudian membandingkan dengan tentara di Malaysia yang sepengetahuannya memiliki hak berpolitik. Menurutnya, seharusnya di Indonesia pun memberikan ruang bagi para ASN untuk berpolitik.

"Nah, tadi Bapak mengatakan ASN enggak boleh berpolitik, mereka punya hak politik, cuma nggak boleh kampanye. Sedangkan di Malaysia tentara saja punya hak politik. Bapak bisa duduk di sini karena kepentingan politik. Kenapa Bapak bisa jadi ketua komite?" tutur Cornelis.

Cornelis menilai seharusnya politik tak dijadikan hal yang dikekang atau bahkan dilarang. Sebab, seluruh birokrasi dan pelaksana kebijakan pemerintah di dunia, termasuk di Indonesia, berasal dari ASN.

"Jangan politik itu menjadi momok. Memang sekarang lagi tren di dunia ini bagaimana melemahkan partai-partai politik, lebih memperkuat NGO. Nah, ini untuk menghajar negara-negara yang sedang berkembang, yang dikatakan antikemapanan," kata dia.

Sejumlah PNS di Aceh Utara sedang berbincang Foto: Rahmad/Antara

Cornelis kemudian menyinggung soal terpilihnya Tjahjo Kumolo yang merupakan politikus PDIP yang menjadi Menteri PANRB. Menurutnya, hal ini malah dapat mencelakai PDIP ke depan sebagai buntut dari perampingan eselon.

"Dan selanjutnya kenapa Presiden kasih orang PDIP jadi MenPAN, sedangkan ini penyakit besar ini, Pak? Kalah-kalah nanti kami Pemilu 2024 ini bisa kalah ini, karena eselon tiga, eselon empat disembelih semua, sedangkan di lapangan politik birokrasi ini sangat menentukan, mati kita. Kenapa nggak dikasih ke partai lain aja?" ujarnya.