Politikus PDIP Singgung Pajak untuk Keluarga Kaya

Ketua DPP PDIP Dedi Sitorus (kanan) dan Ronny Talapessy (kiri) usai acara Pembekalan dan Bimbingan Teknis Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota Fraksi PDI Perjuangan Masa Bakti 2024-2029 di JIEXPO, Kemayoran, Jakarta pusat, Jumat (24/1/2025). Foto: Zamachsyari/kumparan

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDIP Deddy Sitorus meminta pemerintah menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada 60 keluarga yang menjadi pemilik mayoritas bidang tanah di Indonesia.

Hal ini disampaikan Deddy saat rapat kerja Komisi II DPR RI bersama Menteri ATR/BPN RI Nusron Wahid, Senin (8/9).

"Pak Menteri saya sangat senang mendengar ketika Pak Menteri bicara bahwa tanah di Indonesia ini dikuasai oleh 60 keluarga ya, Pak, kalau enggak salah, artinya kan negara sudah mulai jujur nih sama rakyat," kata Deddy.

Deddy pun meminta agar fakta ini tidak hanya sekadar diungkap, tapi juga didukung aksi nyata dengan menaikkan pajak kepada mereka.

“Saya kira pajaknya harus dinaikkan betul Pak, mereka sudah cukup kaya Pak, mereka sudah sangat kaya, saatnya negara mengambil untuk mendistribusikannya kepada rakyat Pak," kata Deddy.

"Apakah ini menjadi satu tonggak terjadi keadilan agraria apakah pemerintah punya niat untuk mempercepat reforma agraria dan distribusi agraria kan ini yang menjadi pertanyaan kita pak," lanjut politisi PDIP itu.

Suasana rapat Komisi II RDP dengan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dan Kementerian Dalam Negeri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (1/7). Foto: Abid Raihan/kumparan

Deddy pun menyinggung soal Pemerintah Daerah Kabupaten Pati menaikkan pajak daerah kepada rakyat kecil.

Menurutnya, ini adalah contoh penerapan kebijakan penarikan pajak yang tidak berlandaskan azas keadilan.

"Jangan sampai terjadi seperti di Pati kemarin anggaran mereka turun lalu berinisiatif menaikkan PBB, akhirnya kekacauan," kata dia.

Fakta ini sebelumnya diungkap Nusron Pada Juli 2025 lalu. Saat itu ia menjelaskan bahwa ada 55,9 juta lahan yang telah bersertifikat di Indonesia. Hampir setengahnya seluruh lahan dikuasai oleh hanya 60 keluarga.

Hal itu diungkapkan Nusron dalam acara Diskusi Publik Pengurus Besar Ikatan Keluarga Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB IKA PMII) di Hotel Bidakara, Jakarta, Minggu (13/7).

"Kenapa terjadi kemiskinan struktural. Kenapa? Karena ada kebijakan yang tidak berpihak. Ada tanda kutip Kalau kami boleh menyimpulkan, ada 'kesalahan kebijakan pada masa lampau'. 48 persen dari 55,9 juta hektare itu hanya dikuasai oleh 60 keluarga di Indonesia," ungkap Nusron.

"Kalau di-tracking siapa benefecial ownership-nya, BO-nya, itu hanya 60 keluarga," beber Nusron.