Politikus PDIP Usul Pemilu 2024 Digelar Mei, Kampanye 3 Bulan

Pekerja merakit kotak suara di Kantor KPU Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu (6/2). Foto: ANTARA FOTO/Jojon

Pemerintah, DPR, dan KPU belum bulat menentukan tanggal pelaksanaan Pemilu Serentak 2024. KPU mengusulkan Februari agar tak terlalu mepet Pilkada Serentak pada bulan November, sementara pemerintah melalui Mendagri usul April.

Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang mengusulkan Pemilu 2024 dapat dilaksanakan lebih dekat dengan pilkada. Hal ini bertujuan untuk mengefektifkan anggaran pemilu mengingat kesulitan ekonomi pemerintah di tengah pandemi corona yang tak kunjung usai.

“KPU telah menyampaikan Februari untuk pilpres dan pileg, lalu pilkada [pada] November, itu yang sekarang jadi perembugan di Komisi II. Kalau pemerintah mengatakan pemilu itu dilakukan April, KPU bulan Februari, kalau saya [usul] Mei,” kata Junimart dalam diskusi virtual di YouTube Masyarakat Ilmu Pemerintahan (MIPI), Kamis (23/9).

Soal masa kampanye, Junimart mengusulkan agar dapat dipersingkat, yakni 4-5 hari bagi calon kepala daerah, sementara 3 bulan bagi capres-cawapres dan caleg.

Kampanye DPT Pilkada DKI Jakarta Foto: Wahyu Putro A/ANTARA

Meski singkat, menurutnya jangka waktu tersebut tak menghalangi hak para calon pilkada maupun pemilu. Junimart berpendapat para calon seharusnya sudah punya cukup waktu untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat sebelum masa kampanye.

“Masa kampanye pilkada cukup 4-5 hari. Nah, bagaimana kewenangan calon-calon kepala daerah? Saya analogikan, saya ketika kampanye 2014 pileg, saya sejak 2012 sudah sosialisasi ke lapangan. Jadi masa kampanye saya pergunakan untuk silaturahmi biasa saja,” ujar dia.

“Ada spare waktu yang bisa kita lakukan sebelum masa kampanye. Nah kalau pemilu dan pileg, menurut saya [kampanye], cukup 3 bulan saja. Ini, kan, sangat bisa hemat biaya. Apa, sih, yang mau kita lakukan saat pandemi? Kerumunan tidak boleh, PPKM mungkin akan berlaku sampai [kasus corona] lebih melandai,” tambahnya.

Junimart yakin tak akan ada hambatan untuk mensukseskan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 apabila tahapannya diminimalisir dan diefisienkan.

“Anggaran yang lebih dari sekian ratus triliun menurut saya sangat berlebihan di masa pandemi. Banyak yang bisa dipotong,” tandas dia.

Sebagaimana diketahui, biaya Pemilu 2024 berkisar Rp 150 triliun. KPU mengusulkan Rp 86 triliun, namun menurut Kemendagri terlalu tinggi karena anggaran banyak terserap ke COVID-19.

Sementara anggaran untuk Pilkada 2024 sebesar Rp 26,2 triliun.