news-card-video
Jakarta
imsak
subuh
terbit
dzuhur
ashar
maghrib
isya

Politikus PDIP: Vaksinasi Corona Lebih Baik Mundur, Jangan Terburu-buru

19 November 2020 11:02 WIB
comment
2
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Presiden Joko Widodo (kiri) meninjau fasilitas produksi dan pengemasan Vaksin COVID-19 di PT Bio Farma (Persero) Bandung, Jawa Barat, Selasa (11/8). Foto: Biro Pers Media dan Informasi Sekretariat Presiden
zoom-in-whitePerbesar
Presiden Joko Widodo (kiri) meninjau fasilitas produksi dan pengemasan Vaksin COVID-19 di PT Bio Farma (Persero) Bandung, Jawa Barat, Selasa (11/8). Foto: Biro Pers Media dan Informasi Sekretariat Presiden
ADVERTISEMENT
Jadwal vaksinasi COVID-19 di Indonesia masih belum jelas setelah BPOM belum bisa memberikan emergency use authorization (EUA) pada Desember 2020. Padahal, Presiden Jokowi menargetkan vaksinasi dimulai pekan ketiga Desember.
ADVERTISEMENT
Menanggapi itu, anggota Komisi IX Fraksi PDIP, Rahmad Handoyo, menilai proses vaksinasi memang seharusnya tak tergesa-tega. Menurutnya, lebih baik jadwal vaksinasi diundur untuk memastikan vaksin aman.
"Saya kira saya setuju apa yang disampaikan oleh BPOM seiring dengan yang disampaikan oleh Presiden, pelaksanaan vaksin itu kita mengedepankan masalah kehati-hatian, tidak boleh buru-buru. Keselamatan diutamakan, asas efektivitas juga diutamakan," kata Rahmad, Kamis (19/11).
Ilustrasi vaksin corona. Foto: Shutterstock
"Sehingga wajar lebih baik kita mundur daripada kita buru-buru tetapi belum mendapatkan data keseluruhan. Sehingga dalam rapat disampaikan Pak Menkes, amanah dan perintah Pak Presiden asas kehati-hatian, asas keselamatan, asas efektivitas harus menjadi parameter utama," imbuh dia.
Politikus PDIP itu menilai langkah BPOM tak tergesa-tegesa memberikan EUA berada dalam koridor yang tepat. Rahmad ingin proses vaksinasi dilakukan setelah seluruh data uji klinis lengkap.
ADVERTISEMENT
"Kalau data efektivitasnya saja tetapi belum ada data keselamatan keamanan, saya kira langkah yang bijak bila BPOM akan menunda vaksin. Begitu data siap, lengkap, saya kira tidak akan menunda BPOM. Lebih baik kita mundur sedikit, daripada, kalau bahasa Jawanya ojo grusa-grusu, ojo keburu-buru," ujarnya.
Apalagi, kata Rahmad, setelah lolos uji klinis tahap tiga, vaksin tersebut tak serta-merta langsung dapat digunakan. Khasiat, kemanjuran dan efektivitasnya harus betul-betul terdata.
Presiden Joko Widodo saat meninjau simulasi pemberian vaksinasi COVID-19, di Puskesmas Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu (18/11). Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden
"Kalau toh data uji klinis satu, dua, tiga sudah selesai, tentu kita juga harus minta informasi, dong, data yang terkait dengan efektivitas. Oke, kalau efektivitasnya bagus, tetapi kita kan juga belum tahu data keselamatan jiwa maupun keamanan yang didapatkan dari uji klinis satu, dua, tiga, itu kan harus kita punya data semuanya," tandas dia.
ADVERTISEMENT
Sebelumnya, Menkes Terawan Agus Putranto memastikan hingga saat ini belum ada kandidat vaksin corona siap pakai yang dipesan dari luar negeri tiba di Indonesia. Vaksin Sinovac yang sedang diuji di Bandung juga masih dalam proses.
Kepala BPOM RI, Penny Lukito, menegaskan, vaksin corona, termasuk Sinovac, belum bisa didapatkan data EUA pada pekan ketiga Desember 2020. Menurutnya, salah satu persyaratan EUA adalah harus memenuhi mutu atau kualitas, keamanan, dan efikasi dari uji klinis I, II, dan III.
"Kami sudah menyampaikan ke Bapak Presiden dan Bapak Menkes bahwa data tidak bisa didapatkan untuk minggu ketiga Desember 2020. Sehingga tidak bisa diberikan EUA pada Desember minggu kedua dan ketiga," ujar Penny.
Infografik Timeline Vaksinasi Corona Indonesia. Foto: kumparan