Politikus PKS: Restriksi saat PPKM Bukan Hanya Diperpanjang, tapi Diperluas

Anggota Komisi IX DPR F-PKS, Netty Prasetiyani. Foto: PKS

Nasib kebijakan PPKM Level 4 akan ditentukan hari ini. Hingga Senin sore, belum ada keputusan apakah pemerintah akan kembali memperpanjang PPKM atau justru dilonggarkan.

Meski belum ada keputusan final, anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani menilai pemerintah perlu melakukan evaluasi pelaksanaan PPKM, yakni dengan memeriksa indikator laju penularan dan kapasitas responsnya.

"Seberapa besar penurunan kasus aktif, BOR, kasus terkonfirmasi positif, dan angka kematian harian. Per Sabtu (31/7) kemarin, 545.447 kasus aktif, 37.284 kasus baru, dan ada 1.808 kematian baru akibat COVID-19. Positivity rate kita masih 26 persen, jauh di atas standar WHO, yaitu 5 persen," kata Netty saat dimintai tanggapan, Senin (2/8).

Netty juga menyoroti testing corona yang juga masih rendah, yakni di kisaran 200 ribuan spesimen per harinya. Padahal, pemerintah harus menaikkan target hingga 400 ribu per hari untuk menunjukkan kondisi penanganan di lapangan.

"Tracing harus dilakukan kepada 30 orang kontak erat dari satu orang yang positif. Upaya tracing ini harus juga diimbangi dengan ketersediaan layanan testing yang mudah diakses masyarakat. Testing ini seharusnya 90 persen diperoleh dari hasil tracing terhadap kontak erat kasus positif, dan hanya 10 persen yang dilakukan oleh warga secara mandiri," jelas Wakil Ketua Fraksi PKS ini.

"Testing ini harus mudah diakses, murah, bahkan gratis dan disertai dengan peningkatan kapasitas analisis spesimen di laboratorium," tambahnya.

Lebih lanjut, Netty berpendapat evaluasi dan hasil kajian perpanjangan PPKM level 4 yang berakhir hari ini harus disampaikan sejujur-jujurnya kepada masyarakat.

"Sampaikan secara jujur dan terbuka evaluasi tersebut. Nampaknya, restriksi lewat PPKM bukan hanya harus diperpanjang, namun perlu diperluas," tegas Netty.

PPKM Level 4 Minta Diberlakukan di Daerah yang Positivity Rate Masih Tinggi

Petugas gabungan mengarahkan mobil untuk memutar balik saat pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Jalan Raya Bogor, Jakarta. Foto: M RISYAL HIDAYAT/ANTARA FOTO

Tak hanya itu, Netty menyebut pelaksanaan PPKM Level 4 juga harus diberlakukan di daerah-daerah di luar Jawa dan Bali yang positivity ratenya tinggi dan jauh di atas standar WHO. Sebab, kini lonjakan kasus juga banyak terjadi di luar Jawa-Bali.

"Tentu saja indikator kuantitatif laju penularan yang harus jadi rujukan penetapan levelling PPKM," ucap dia.

Ia pun meminta berhenti membuat narasi bahwa seolah-seolah perpanjangan PPKM kerap membuat rakyat menjerit. Netty mengkritik justru pemerintah yang tidak bisa memberikan bantuan secara maksimal kepada warga-warganya yang terdampak.

"Penolakan rakyat terhadap PPKM sebetulnya karena pemerintah selama ini tidak mau menanggung kebutuhan rakyat, sebagaimana lazimnya dalam masa karantina di setiap negara. Di luar negeri, seperti Sydney, saat lockdown warganya diberi Rp 8 juta per minggu. Sementara yang dikeluhkan warga masyarakat kita selain nilai bansosnya kecil, pencairannya juga sering telat," jelas Netty.

Netty berharap jika pemerintah memperpanjang kembali PPKM Level 4, aparat penegak hukum agar lebih persuasif, humanis, dan lebih dalam menyosialisasikan serta menegakkan aturan.

"Kita tidak ingin melihat ketegangan dan kekerasan terjadi di tengah masyarakat. Pada wilayah yang diberlakukan PPKM level 3 dan 4 harus dibarengi dengan realisasi program bantuan sosial baik bahan pangan maupun bantuan langsung tunai secara merata, transparan, dan bebas pungli," pungkasnya.