News
·
27 April 2021 9:42

Politikus PKS: Tumpas Habis KKB, Jangan Setengah-setengah!

Konten ini diproduksi oleh kumparan
Politikus PKS: Tumpas Habis KKB, Jangan Setengah-setengah! (334908)
searchPerbesar
Aparat keamanan TNI-Polri sudah melakukan kegiatan patroli dalam kota, di Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua, Selasa (20/4). Foto: Puspen TNI
Gugurnya Kabinda Papua I Gusti Puti Danny akibat ditembak oleh KKB menyita keprihatinan luas, termasuk dari Wakil Ketua Fraksi PKS Sukamta.
ADVERTISEMENT
Menurutnya, sudah banyak korban yang berjatuhan hingga kerugian material yang diperoleh akibat konflik di tanah Papua yang masih terus berlanjut.
"Ada ratusan nyawa telah melayang sia-sia, kerugian mencapai triliunan rupiah akibat konflik berkepanjangan ini," kata Sukamta dalam keterangannya, Selasa (27/4).
Anggota Komisi I DPR ini kemudian menyebutkan otonomi khusus sudah berjalan hampir 20 tahun tetapi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua pun masih tertinggal dari daerah lain. Padahal sudah puluhan triliun anggaran disalurkan.
Politikus PKS: Tumpas Habis KKB, Jangan Setengah-setengah! (334909)
searchPerbesar
KKB Bakar Pesawat MAF di Intan Jaya. Foto: Dok. Ahmad Rohanda
"Lagi-lagi kami harus menyampaikan bahwa negara gagal hadir di tanah Papua. Selama 10 tahun terakhir konflik bukan semakin membaik namun semakin memburuk,"
- Sukamta
"Klaim sepihak pemerintah tentang keberhasilan otonomi khusus nyatanya tak membuat gerakan-gerakan makar di Papua berhenti," tambahnya.
Sukamta memberikan dua rekomendasi terkait permasalahan Papua. Pertama, pemerintah harus melakukan pendekatan keamanan yang tegas dan terukur dalam menumpas habis KKB.
ADVERTISEMENT
"Jangan setengah-setengah dalam memberantas KKB ini," ujarnya.
Kedua, berkaitan dengan pendekatan komprehensif dan tepat sasaran. Hingga saat ini menurutnya pendekatan pemerintah dalam konflik Papua belum menyentuh akar masalah Papua.
"Akar masalah Papua itu antara lain diskriminasi dan rasialisme, pembangunan di Papua yang belum mengangkat kesejahteraan orang asli Papua, pelanggaran HAM serta soal status dan sejarah politik Papua," ujarnya.
Oleh sebab itu, legislator dapil Yogyakarta ini mendesak pemerintah untuk segera menyatukan berbagai desk Papua di berbagai kementerian dalam satu koordinasi di bawah Presiden secara langsung atau bahkan membuat kementerian khusus Papua dan Indonesia Timur.
Hal ini perlu segera dilakukan agar koordinasi penanganan Papua bisa dilakukan secara lebih komprehensif. Sehingga, rakyat Papua betul-betul merasakan pembangunan bukan hanya segelintir orang yang menjadi pejabat atau pendatang.
ADVERTISEMENT
"Saat ini yang masih menonjol pendekatan keamanan dan ekonomi dengan gelontoran dana triliunan yang tidak tepat sasaran dan berdampak signifikan. Namun, persoalan kemanusiaan, pendidikan, kesehatan dan pertumbuhan ekonomi rakyat juga tidak kalah penting. Pelibatan warga Papua dalam proses ini juga mutlak dilakukan," katanya.
"Saya yakin mayoritas warga Papua tetap ingin bersama NKRI. Sekarang tinggal bagaimana pemerintah sungguh-sungguh mengatasi akar masalah yang ada, ini yang akan pengaruhi masa depan Papua,” pungkasnya.
Baca Lainnya
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020