Politikus PPP: Bisa Saja Jokowi Pilih Andika Jadi Panglima TNI dan Yudo Wakil

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers saat meninjau vaksinasi door to door di Deli Serdang, Sumatera Utara, Kamis (16/9). Foto: Laily Rachev/Biro Pers Sekretariat Presiden

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto akan pensiun pada November 2021. Namun, calon Panglima TNI pilihan Presiden Jokowi masih menjadi teka-teki.

Anggota Komisi I DPR dari PPP, Syaifullah Tamliha, mengatakan sebenarnya tidak begitu berat bagi Jokowi untuk memilih Panglima TNI baru. Sebab Jokowi cukup memilih dari 3 kepala staf di antara 3 matra TNI yang ada.

"Kalau menurut saya tentang Panglima TNI yang akan datang, itu tidak begitu berat kecuali panglimanya nanti bukan kepala staf yang sekarang, misalnya diambil dari angkatan 91 seperti Kapolri, tapi figur itu saya tidak melihat," kata Tamliha, Kamis (16/9).

Tamliha menjelaskan, jika Jokowi memilih KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa, kemungkinan Andika tak akan menjabat lama. Begitu pula jika memilih KSAL Laksamana TNI Yudo Margono menjadi Panglima.

Infografik Bursa Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa vs Laksamana Yudo Margono. Foto: kumparan

Hanya saja, jika benar Jokowi menunjuk Andika, perlu menjadi catatan dia lahir bulan Desember. Artinya Andika akan pensiun November 2022.

"Kalau Pak Yudo KSAL juga tidak berumur lama kalau jadi Panglima TNI, dia 2023 juga pensiun. Yang paling seksi itu biasanya, Panglima TNI ketika menghadapi pemilu atau pilpres, ini kan tidak," ucap Tamliha.

Karena itu, ia menambahkan sebenarnya bisa saja Jokowi menunjuk Andika sebagai Panglima TNI dan Yudo menjadi wakil Panglima TNI agar tak lagi memilih panglima dalam waktu yang singkat.

"Kemudian, bisa juga misalnya Presiden Jokowi mengambil jalan tengah, Andika jadi panglima TNI wakilnya Yudo, nanti begitu Andika habis nanti Yudo lagi yang diusulkan," ujarnya.

Anggota MPR RI Fraksi PPP, Syaifullah Tamliha. Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan

Tamliha berpandangan, tak akan sulit bagi Jokowi untuk memilih calon Panglima TNI dan mengajukan ke DPR.

"Saya pikir tidak akan terlalu sulit bagi Presiden Jokowi untuk mengusulkan nama itu ke DPR," kata Tamliha.

"Tetapi dalam hal tata ketatanegaraan memang di Indonesia ini, Panglima TNI itu tidak otomatis bisa diberhentikan dan tidak otomatis bisa diangkat. Dia harus melalui persetujuan DPR, pengangkatan dan pemberhentiannya itu harus melalui persetujuan DPR," tutup Tamliha.