Polri soal Presiden Ancam Copot Kapolda karena Karhutla: Kita Patroli

Petugas patroli pencegahan Karhutla melakukan pemadaman kebakaran lahan gambut di desa Ganepo, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah. Foto: ANTARA FOTO/Bayu Pratama S

Presiden Jokowi menyoroti peningkatan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dari tahun ke tahun di Indonesia. Ia kembali mengancam bakal mencopot kapolda dan pangdam jika kebakaran hutan kembali terjadi di daerah.

Merespons hal itu, Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Argo Yuwono mengatakan, pihaknya terus berkoordinasi dengan instansi lainnya untuk mencegah karhutla kembali terjadi.

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Argo Yuwono di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (4/2). Foto: Mirsan Simamora/kumparan

“Semua kita koordinasikan dengan instansi terkait ya. Semua yang terlibat dengan karhutla. Jangan sampai kita membiarkan,” kata Argo di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (11/2).

“Kita patroli ya,” imbuh Argo.

Presiden Jokowi mengaku heran terjadi peningkatan karhutla. Padahal, sejak tahun 2017, angka karhutla cukup kecil dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, karhutla mengalami kenaikan pada tahun-tahun berikutnya.

Dia pun bertanya-tanya perihal penyebab kenaikan karhutla tersebut. Jokowi kemudian mempertanyakan, apakah kenaikan karhutla ini juga disebabkan karena pejabat terkait yang ia copot terlalu sedikit.

Presiden Joko Widodo (kiri) saat meresmikan Hutan Pers Taman Spesies Endemik Indonesia dan Taman Hutan Hujan Tropis Indonesia di Kota Banjarbaru. Foto: Dok. Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden

"Ini apa lagi, apa kurang yang dicopot? Apa kurang persiapan? Kita tidak ingin seperti kebakaran di Rusia, mencapai 10 juta hektare, Brasil 4,5 juta, Bolivia 1,8 juta, Kanada 1,8 juta dan terakhir kebakaran besar terjadi di Australia, informasi pagi tadi 11 juta hektare," ujar Jokowi dalam Rapat Koordinasi Upaya Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (karhutla) Tahun 2020 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (6/2).

Jokowi pun meminta jajarannya, khususnya TNI-Polri, untuk benar-benar mengawasi pengawasan dan penanganan karhutla di masing-masing wilayah. Bahkan, ia menegaskan akan mencopot Dandim, Pangdam, dan Kapolda jika tidak bisa menangani karhutla dengan baik.