Populer: PSI Resmi Dukung Prabowo-Gibran; Kata Demokrat soal Isu AHY Jadi Mentan

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bersama partai Koalisi Indonesia Maju foto bersama saat Deklarasi PSI mendukung pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Djakarta Theater, Jakarta, Selasa (24/10/2023). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Berbagai peristiwa penting terjadi sepanjang Selasa (24/10) mulai dari PSI resmi dukung Prabowo-Gibran hingga respons Demokrat soal isu AHY bakal jadi Menteri Pertanian.

Bagi kamu yang melewatkan perkembangan isu kemarin, kumparan telah merangkumnya dalam lima berita populer berikut. Apa saja?

PSI Resmi Dukung Prabowo-Gibran

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memberikan sambutan saat Deklarasi PSI mendukung pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Djakarta Theater, Jakarta, Selasa (24/10/2023). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

PSI gelar acara deklarasi capres-cawapres mereka yang bertajuk “Konser Pilpres Santuy: Ojo Rungkad” di Djakarta Theater, Selasa (24/10) malam. PSI resmi mengusung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai capres dan cawapres di Pilpres 2024 mendatang.

"Sebagai pemuda, yang enggak banyak basa-basi, enggak usahlah bertele-tele lagi dalam sambutan ini. Jadi kami PSI siap mendukung Bapak Prabowo Subianto dan Kaesang Pangarep," canda Kaesang saat mengumumkan dan disambut gelak tawa hadirin yang memenuhi Djakarta Theater yang berlokasi di Jalan MH Thamrin, Jakarta, ini.

"Siapa tahu masih punya kesempatan. Saya kan coba-coba dikitlah. Siap salah, siap salah. Jadi kami PSI siap mendukung Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka sebagai capres dan cawapres 2024," lanjutnya, diiringi tepuk tangan.

OJK Larang Sementara Produk Paylater Akulaku, Ini Alasannya

Ilustrasi paylater. Foto: Shutterstock

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi membatasi penyaluran pembiayaan dengan skema buy now pay later (BNPL) PT Akulaku Finance Indonesia. Hal ini tertuang dalam surat Nomor SR-1/PL.1/2023 yang diteken 5 Oktober 2023.

Deputi Komisioner Pengawas Lembaga Pembiayaan, PMV, LKM dan LJK Lainnya OJK Bambang W Budiawan mengatakan, pembatasan kegiatan usaha tersebut dilakukan karena Akulaku tidak melaksanakan tindakan pengawasan yang diminta oleh OJK yakni pembatasan penyaluran paylater. Akulaku diminta agar melakukan perbaikan sebagaimana yang tertulis dalam surat tersebut.

Respons Demokrat soal Kabar AHY Bakal Jadi Mentan

Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memetik apel di Malang, Jawa Timur. Foto: Instagram/@agusyudhoyono

Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dikabarkan akan masuk dalam Kabinet Indonesia Maju. Sebelumnya, Jokowi sempat menyampaikan reshuffle dilakukan pekan ini. Hal itu diungkapnya sehari setelah menerima AHY di Istana Kepresidenan Jakarta.

AHY lalu mengunggah video soal pentingnya pertanian di RI. Ini kemudian dinilai sebagai kode AHY akan mengisi jabatan Menteri Pertanian yang ditinggalkan Syahrul Yasin Limpo usai mundur setelah terjerat hukum di KPK.

Partai Demokrat tidak membantah isu AHY bakal ditunjuk sebagai menteri di Kabinet Indonesia Maju.

Pesan Anwar Usman ke MKMK: Jangan Takut, Sampaikan Kebenaran meski Pahit

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Anwar Usman membacakan putusan batas usia Capres-cawapres di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (16/10/2023). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Anwar Usman resmi melantik anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Dalam sambutannya, Ketua MK tersebut memberikan pesan kepada ketiga anggota MKMK.

"Saya juga berpesan untuk bekerja secara profesional dan proporsional serta jangan pernah takut untuk mengatakan sesuatu yang benar. Qullil haqqa walau kaana murran. Sampaikan kebenaran, meskipun itu pahit," kata Anwar Usman usai pelantikan MKMK di Gedung MK, Jakarta, Selasa (24/10).

Jokowi Akui MRT dan LRT Proyek Rugi, Tetap Dibangun Karena Keputusan Politik

Presiden Joko Widodo saat meresmikan LRT Jabodebek di Stasiun Cawang, Jakarta, Senin (28/8/2023). Foto: Agus Suparto

Presiden Jokowi mengakui pembangunan MRT dan LRT merupakan proyek rugi. Meski begitu, proyek-proyek transportasi publik tersebut tetap dibangun berdasarkan keputusan politik.

"Bapak/Ibu sekalian, memutuskan seperti itu adalah keputusan politik. Bukan keputusan ekonomi di perusahaan. Karena dihitung untung-ruginya boleh, tetapi kalau dihitung dan selalu rugi, apakah kita tidak akan bangun namanya MRT?" ujarnya seperti dikutip dari Antara, Selasa (24/10).