Portugal Dilanda Kekeringan, Pemerintah Naikkan Harga Air

Seorang pria duduk di teras kafe di sudut pandang Portas do Sol di Lisbon, Portugal. Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP

Pada musim panas tahun ini, Portugal dilanda kekeringan terparah yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Akibatnya, pemerintah untuk sementara waktu menaikkan harga air bagi konsumen di 43 kotamadya. Otoritas setempat turut melarang aktivitas yang menggunakan kuantitas air dalam jumlah besar.

“Seluruh daratan Portugal mengalami kekeringan parah atau ekstrem menyusul gelombang panas selama beberapa bulan terakhir,” kata lembaga meteorologi nasional Portugal IPMA, seperti dikutip dari Reuters.

Menteri Lingkungan Hidup Duarte Cordeiro pada Rabu (24/8) mengatakan, sebanyak 10 dari 61 bendungan di Portugal berada dalam situasi kritis. Volume air yang tersimpan di bawah 20 persen dari kapasitasnya.

“Meskipun negara secara keseluruhan memiliki cukup air di waduknya untuk konsumsi dua tahun, 10 dalam situasi kritis tidak memiliki cukup air untuk satu tahun,” kata Cordeiro.

Bendungan-bendungan yang hampir kering tersebut memasok aliran air ke 40 kota di wilayah utara dan tengah Portugal, serta tiga wilayah di Algarve yang bergantung pada sektor pariwisata.

Suasana kota Algarve, Portugal Foto: Shutter Stock

Sebanyak 43 dari 278 kotamadya di negara itu mengalami kenaikan harga air mulai pekan ini.

Ke-43 wilayah itu mengalami dampak kekeringan terburuk, maka dari itu Cordeiro menaikkan harga air bagi perusahaan dan rumah tangga yang menggunakan lebih dari 15 meter kubik air per bulannya. Rata-rata penggunaan air dalam satu keluarga di negara itu sebesar 10 meter kubik setiap bulan.

“Mereka juga harus menghentikan sementara penggunaan air yang tidak penting, yaitu untuk membersihkan jalan dan menyirami ruang hijau, dan di air mancur hias dan kolam renang,” sambung Cordeiro.

Ia menambahkan, pemerintah akan membantu memastikan implementasi cepat dari langkah-langkah ini. Contohnya, pada Februari lalu, pemerintah Portugal telah memerintahkan pengelola enam bendungan PLTA di negara itu untuk berhenti memproduksi listrik demi menghemat penggunaan air.

“Selalu ada kemungkinan hukum bagi pemerintah untuk mengadopsi langkah-langkah yang lebih kuat daripada rekomendasi, meskipun itu tidak diperlukan untuk saat ini,” pungkasnya.