PP Kebiri Kimia Diragukan Tak Bisa Berjalan di Aceh karena Qanun Jinayah

ilustrasi kekerasan pada anak Foto: Shutterstock

Presiden Jokowi meneken PP Nomor 70 Tahun 2020 yang mengatur salah satunya tentang hukuman kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual pada anak. Namun, Komisi Pengawas dan Perlindungan Anak (KPPA) Aceh meragukan PP ini berpengaruh pada pelaku di Aceh.

Musababnya, menurut Komisioner KPPA Aceh, Firdaus, penegakan hukum bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak di Aceh selama ini menerapkan Qanun Jinayah dengan hukuman cambuk.

“Kami meragukan PP tersebut dapat dijalankan di Aceh. Alasannya karena dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak, aparat penegak hukum di Aceh lebih banyak menggunakan Qanun Jinayah. Sementara Qanun Jinayah belum tentu bisa mengadopsi PP dimaksud,” ungkapnya saat dihubungi, Senin (4/1).

Proses hukuman cambuk di Aceh. Foto: AFP/Chaideer Mahyudin

Jika tak mengadopsi PP tersebut, Firdaus khawatir pelaku kekerasan seksual terhadap anak bisa berlindung di balik Qanun Jinayah.

“Kami takutkan predator kekerasan seksual terhadap anak malah berlindung di balik Qanun Jinayah. Supaya tak kena hukuman yang tercantum dalam PP dimaksud,” jelas Firdaus.

Meski demikian, Firdaus tetap berterima kasih kepada Jokowi yang telah meneken PP tersebut dan mendukung keputusan pemerintah pusat.

Menurutnya, PP tersebut, tak hanya mengatur masalah hukuman kebiri namun juga aturan lain yang bisa menangani pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

“Karena inti PP bukan sekadar kebiri, tapi ada penanganan lain yang sejak awal kami advokasi,” ujarnya.

Aturan lain yang dimaksud seperti foto pelaku akan dipublikasikan dan pelaku akan diberi alat pelacak.