PPP: Jokowi Akan Hitung Keuntungan Penambahan Koalisi

Arsul Sani saat diwawancara di Gedung DPR. Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan

Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin resmi dibubarkan. Pembubaran itu juga langsung dilanjutkan dengan rapat para sekjen parpol Koalisi Indonesia Kerja.

Mantan Wakil ketua TKN Arsul Sani mengatakan soal penambahan koalisi di pemerintahan 2019-2024 akan diserahkan sepenuhnya kepada Jokowi.

"Yang jelas pada akhirnya, keyakinan PPP semua itu pasti akan satu mendengarkan arahnya Pak Jokowi sendiri dan apa yang menjadi kemauan Pak Jokowi sendiri," kata Arsul di Hotel Mandarin, Jakarta, Jumat (26/7)

Sekjen PPP itu menuturkan, sebab Jokowi bukan ketum parpol, maka dia harus bisa mengakomodir semuanya anggota koalisi terkait wacana penambahan koalisi. Namun demikian, menurut Arsul, Jokowi tetap akan mempertimbangkan keuntungannya.

"Kalau saya berpendapat kayak Pak Jokowi itu harus pas, beliau bukan ketum partai, beliau harus mengisi (mengakomodir) semuanya. Tentu yang paling penting semua akan dihitung, cost and benefitnya akan dihitung," ujarnya.

Anggota Komisi III DPR itu berpandangan, hingga saat ini belum ada keputusan final dari Jokowi, semua proses masih berjalan. Menurutnya, soal penambahan koalisi tak mudah mendapatkan kesempatan.

"Yang namanya politik itu kan take and givenya terus berjalan. Tetapi enggak kemudian bisa deal begitu. Makanya enggak bisa disikapi sekarang. Terbuka atau tidak kan tergantung terms and condition-nya gimana," pungkasnya.