PPP: Jokowi Cawe-Cawe Tanda Ingin Capres 2024 Tak Buat Pembangunan Mangkrak

Wakil Ketua MPR Arsul Sani di Gedung DPR, Senayan. Foto: Paulina Herasmarindar/kumparan

Waketum PPP Arsul Sani berkomentar soal sejumlah kode Presiden Jokowi terkait capres-cawapres jelang Pilpres 2024. Menurut Arsul, ini adalah cara Jokowi mendorong sosok capres yang paling mungkin melanjutkan program pembangunannya saat ini.

Kode atau endorse Jokowi dinilai sejumlah pihak tak etis. Namun menurut Arsul, hal ini wajar bagi presiden yang tak ingin programnya mangkrak di periode selanjutnya.

"Meskipun ini dikritiki ya, kok cawe-cawe, tapi itu menunjukkan paling tidak alam bawah sadar Pak Jokowi, beliau ingin presiden yang akan datang itu sosok yang bisa atau mau meneruskan visi dan misi pembangunannya beliau," kata Arsul dalam pernyataannya.

"Yang memang saya kira by 2024 masih akan banyak yang belum terselesaikan. Masih dalam progres, atau jelang selesai. Nah itu kan supaya jangan mangkrak. Ya wajar saja kalau dari sisi itu," imbuh dia.

Di satu sisi, PPP menilai hingga saat ini Jokowi belum punya kecenderungan dukungan pada sosok bakal capres tertentu. Termasuk kode Jokowi soal kode pemimpin berambut putih.

Ia tak sepakat pemimpin rambut putih adalah kode khusus untuk Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto.

"Itu hebatnya Pak Jokowi. Dia bisa, Pak Jokowi itu terus menjadi trendsetter [dengan pernyataannya]. Sebetulnya kalau kita lihat, bagi saya dan temen-temen PPP kalau memaknai apa yang disampaikan Pak Jokowi ini tidak hari ini dimaknai apa, besok ngomong apa," kata Arsul.

"Kita harus lihat secara keseluruhan, sebab kalau kita lihatnya itu setiap ngomong kita maknai, kita tidak sambungkan, maka ya pasti kemudian yang ada bahkan negatif dulu. Ini kok enggak jelas? Kemarin kok arahnya ke Prabowo, hari ini kok ke Ganjar, gitu," pungkasnya.

Jelang Pilpres 2024, Jokowi kerap melontarkan kode maupun dukungan kepada sejumlah sosok yang meramaikan bursa capres. Mulai dari Ganjar Pranowo hingga Prabowo Subianto.

Presiden Joko Widodo menyapa relawan saat menghadiri acara Gerakan Nusantara Bersatu: Satu Komando Untuk Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (26/11/2022). Foto: Gerakan Nusantara Bersatu

Sejumlah pihak, di antaranya Demokrat, menilai Jokowi tak etis. Mereka pun membandingkan sikap Jokowi dan SBY setelah dua periode memimpin.

"Tidak etis bagi Presiden Jokowi untuk melakukan endorse terhadap calon penggantinya, walaupun dilakukan secara simbolik atau tersirat," Wasekjen DPP Partai Demokrat Irwan, Senin (28/11).

"Presiden SBY menjelang akhir masa jabatannya pada 2014 tidak pernah melakukan endorse kepada kandidat capres lain," ujar dia.

Di satu sisi, sejumlah survei menunjukkan endorse Jokowi tak terlalu berpengaruh signifikan terhadap suara capres di 2024. Litbang Kompas dalam survei yang dirilis Senin (14/11), mengungkap hanya 15,1% responden yang menyatakan akan memilih capres saran Jokowi.