PPP: Jokowi Masih Butuh Jubir, Harus Sosok yang Paham Tujuan dan Sikap Presiden

26 Oktober 2021 13:32 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Presiden Joko Widodo pada peresmian Pembukaan Apkasi Otonomi Expo Tahun 2021, Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (20/10). Foto: Muchlis Jr/Biro Pers Sekretariat Presiden
zoom-in-whitePerbesar
Presiden Joko Widodo pada peresmian Pembukaan Apkasi Otonomi Expo Tahun 2021, Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (20/10). Foto: Muchlis Jr/Biro Pers Sekretariat Presiden
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Posisi juru bicara Presiden Jokowi kosong usai Fadjroel Rahman resmi dilantik sebagai Duta Besar Indonesia untuk Kazakhstan merangkap Tajikistan. Kini, siapa pengganti Fadjroel pun menuai perhatian publik.
ADVERTISEMENT
Ketua DPP PPP, Achmad Baidowi, mengatakan Jokowi masih membutuhkan seorang jubir dalam menjalankan tugasnya. Menurutnya, jubir Jokowi yang baru harus memiliki kecakapan memahami sikap Jokowi.
"Presiden butuh jubir untuk menyampaikan komunikasi publik. Tentu jubir harus memiliki kecakapan dan memahami maksud dan tujuan sikap presiden," kata pria yang disapa Awiek itu, Selasa (26/10).
Menurut Awiek, banyak ahli komunikasi yang bisa dipercaya menjadi jubir Jokowi. Dia menyebut tak menutup kemungkinan jubir Jokowi pun bisa lebih dari satu orang.
Komisaris Utama Adhi Karya Fadjroel Rahman memberikan keterangan pers usai bertemu Jokowi. Foto: Kevin Kurnianto/kumparan
"Banyak ahli komunikasi di negeri ini yang bisa diberikan kepercayaan menjadi jubir presiden. Dan jubir bisa lebih dari satu orang," kata dia.
Terkait siapa sosok yang layak menjadi pengganti Fadjroel, ia menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi.
ADVERTISEMENT
"Iya [siapa sosok jubir baru] itu kewenangan Jokowi lah," tandas Awiek.
Sebelumnya, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin, mengatakan hingga saat ini belum ada arahan Jokowi untuk mengisi posisi jubir presiden setelah Fadjroel menjadi dubes.
“Sampai saat ini belum ada arahan presiden. Selain itu di Istana sudah ada Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, dan KSP,” kata Bey, Senin (25/10).