PPP: Kalau Ada Penambahan Anggota Koalisi, Satu Partai Saja

Arsul Sani saat diwawancara di Gedung DPR. Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan

Jumlah koalisi Indonesia kerja (KIK) Jokowi Ma'ruf Amin diprediksi akan bertambah setelah adanya sejumlah pertemuan penting yang terjadi usai pilpres 2019 usai. Meski begitu, Sekjen PPP Arsul Sani menuturkan sebaiknya hanya satu partai yang bergabung ke dalam koalisi.

Untuk menentukan partai oposisi mana yang diterima, Arsul menuturkan koalisi menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Jokowi.

"Kalau pun berandai-andai ada pertambahan anggota koalisi, itu tidak akan lebih dari satu partai. Tapi satunya siapa, nah itulah biar menjadi keputusannya Jokowi tentu setelah berbicara dengan para ketum parpol," kata Arsul di Resto Seribu Rasa, Jakarta Pusat, Jumat (26/7).

Ia yakin Jokowi akan mengajak seluruh ketum parpol untuk berkomunikasi menentukan partai mana yang tepat untuk diajak bergabung. Terlebih, setiap parpol memiliki pandangannya masing-masing.

"Tentu nanti, sekali lagi setelah parpol dalam hal ini ketum mendengarkan apa yang menjadi pemikiran dan pandangan Pak Jokowi. Kalau sekarang ada kecenderungan yang menutup atau membuka itu pendapat masing-masing," kata dia.

Arsul mengatakan kepemimpinan Jokowi dalam periode kedua membutuhkan keseimbangan dengan hadirnya partai di luar pemerintahan. Hal itu, untuk menciptakan kepemimpinan yang kuat.

"Kalau saya melihat meskipun pemerintah ingin mendapatkan dukungan yang kuat di parlemen DPR, namun tentu Pak Jokowi-Ma'ruf dan kami semua ingin ada kekuatan check and balances di DPR yang masih lumayan kuat," ucap dia.

Arsul menilai, apabila jumlah partai di luar pemerintahan sangat sedikit dikhawatirkan akan mengganggu perkembangan sistem demokrasi.

Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate. Foto: Fadjar Hadi/kumparan

Di kesempatan yang sama, Sekjen NasDem Johnny G Plate mengatakan, hingga saat ini belum ada pembahasan soal penambahan koalisi. Menurut dia, saat ini koalisi Indonesia Kerja sedang menjaga agar soliditas sehat dan kuatnya KIK dan tetap bertahan selama lima tahun ke depan (2019-2024).

"Apabila ada rekan-rekan parpol khususnya yang di parlemen, yang di luar koalisi yang juga mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah, maka tentu kami menyambutnya dengan senang hati, karena kebijakan yang baik untuk negara layak dan wajib didukung oleh seluruh parpol dan seluruh komponen politik," ujarnya.

Plate menuturkan, pihaknya tak ingin berandai-andai untuk saat ini. Walaupun ada wacana seperti itu, dia menegaskan KIK belum mendiskusikan pelebaran koalisi.

Lebih jauh, Anggota Komisi XI DPR itu mengatakan, pascapilpres ini, Jokowi mengajak semua pihak untuk ikut mengambil peran membangun negara.

"Saat ini kita mengajak semuanya dan Pak Joko Widodo secara khusus mengajak untuk kita bersama sama membangun negara dengan peran masing-masing dan menghormati sikap politik masing-masing," pungkasnya.