kumparan
News17 Mei 2018 14:14

PPP Minta Jokowi Konsultasi DPR sebelum Aktifkan Komando Gabungan TNI

Konten Redaksi kumparan
Sekretaris Jenderal DPP PPP, Arsul Sani.
Sekretaris Jenderal DPP PPP, Arsul Sani. (Foto: Fitra Andrianto/kumparan)
Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko gencar mengusulkan Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab) kembali diaktifkan. Namun, anggota Komisi III DPR dari Fraksi PPP Arsul Sani mengimbau usulan pembentukan itu dibahas usai revisi UU Antiterorisme disahkan.
ADVERTISEMENT
Arsul menjelaskan dalam revisi UU itu, sudah ada pasal yang mengatur tentang pelibatan TNI untuk menindak aksi terorisme. Pelibatan itu berdasar pada ketentuan dalam UU TNI.
“Dalam pasal tentang pelibatan TNI yang telah disepakati di Pansus RUU ini maka dibuka peran serta atau pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme seperti ditetapkan dalam Pasal 7 ayat 2 UU 34/2004 tentang TNI," kata Arsul melalui pesan singkat kepada kumparan, Kamis (17/5).
Sesuai dengan ketentuan dalam UU TNI, pelibatan TNI memerangi aksi teror harus terlebih dulu melalui keputusan dalam perpres. Menurut Arsul, perpres tersebut harus dikonsultasikan terlebih dulu dengan DPR.
"Ketentuan dan mekanisme (pelibatan TNI) harus dituangkan dalam sebuah Perpres. Perpres ini disusun dan dikonsultasikan dengan DPR sebagai sebuah keputusan politik negara yang memberikan wewenang kepada presiden untuk melibatkan TNI dalam penanggulangan terorisme," papar Arsul.
ADVERTISEMENT
"Berdasarkan kebutuhan situasional, tanpa harus berkonsultasi lagi dengan DPR untuk setiap kasus terorisme yang sedang dihadapi,” imbuh Sekjen PPP itu.
Dalam Perpres tentang pelibatan TNI tersebut itulah nantinya usulan pembentukan Koopssusgab akan diputuskan. “Di Perpres ini kemudian bisa saja Presiden Joko Widodo memilih untuk membentuk Koppssusgab dimaksud,” tutupnya.
Koopssusgab merupakan pasukan antiteror gabungan tiga matra TNI. Pasukan ini berasal dari Sat-81 Gultor Komando Pasukan Khusus milik TNI AD, Detasemen Jalamangkara TNI AL dan Satbravo 90 Komando Pasukan Khas dari TNI AU.
Selain menanggulangi teror, pasukan ini juga bisa terlibat dalam operasi peperangan.
Tulisan ini berasal dari redaksi kumparan. Laporkan tulisan