PPP Minta Pemerintah Lebih Proaktif terkait Nasib Muslim Uighur

Warga Uighur di Xinjiang, China. Foto: AFP/Johannes Eisele

Isu diskriminasi dan dugaan pelanggaran HAM terhadap muslim Uighur di Xinjiang, China, membuat masyarakat Indonesia sebagai penduduk muslim terbesar di dunia bersuara. Pemerintah China dinilai tertutup dalam menyampaikan informasi mengenai keadaan di sana.

Demi informasi yang valid, Wasekjen PPP Achmad Baidowi meminta pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri lebih aktif mencari penjelasan dari China terkait dugaan perlakuan diskriminatif terhadap Muslim Uighur.

"Mengenai dugaan pendidikan vokasi yang seperti kamp tertutup atau pelarangan ibadah, termasuk kemungkinan mengonsumsi makanan yang tidak sesuai ajaran Islam, hasil penjelasan tersebut bisa disampaikan ke muslim Indonesia sehingga tidak ada lagi informasi yang simpang siur," kata Baidowi kepada wartawan, Kamis (19/12).

Politisi PPP, Achmad Baidowi, pada saat mengisi acara diskusi dengan tema 'Potensi Golput di Pemilu 2019' di Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (18/2). Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

PPP mendukung pernyataan Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang meminta China untuk terbuka kepada masyarakat internasional mengenai dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di sana.

"Keterbukaan sikap ini agar menghilangkan kecurigaan dunia serta dapat mengakhiri kontroversi yang berkepanjangan," tuturnya.

Sekretaris Fraksi PPP DPR itu pun meminta Indonesia berdialog dengan China untuk berdiskusi mengenai model pembangunan daerah yang sesuai dengan Xinjiang. Ia berpendapat, model otonomi khusus seperti di Aceh dapat dipelajari dan diterapkan China kepada Muslim Uighur di Xinjiang.

Kehidupan Muslim Uighur di Xinjiang. Foto: Wisnu Prasetyo/kumparan

"Tanpa bermaksud mengintervensi urusan dalam negeri negara lain, paling tidak bertukar pengalaman antarnegara menjadi bagian Indonesia untuk turut serta menciptakan perdamaian dunia," tuturnya.

Dan yang terakhir, PPP meminta pemerintah dan ormas Islam di Indonesia menjaga solidaritas dan kesatuan sikap dalam merespons isu muslim Uighur.

"Demi melindungi hak-hak asasi manusia saudara-saudara kita di Uighur, sebagaimana juga umat Islam di belahan dunia lainnya," tandasnya.