PPP soal PBNU Usul Presiden Dipilih MPR: Lihat Diskursus di Masyarakat

Wakil Ketua MPR, Arsul Sani tiba di Rumah Dinas Jusuf Kalla mengantar undangan Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Foto: Kevin S. Kurnianto

Ketum PBNU Said Aqil Sirodj mengusulkan agar presiden kembali dipilih oleh MPR karena selama ini pilpres lebih banyak menimbulkan dampak negatif. Menanggapi hal itu, Sekjen PPP Arsul Sani mengatakan pihaknya enggan terburu-buru mengambil sikap terkait pernyataan tersebut.

"Lebih bagus saya kira fraksi-fraksi atau partai seperti PPP jangan buru-buru bersikap. Kita lihat dulu diskursus di masyarakat seperti apa. Itu sekaligus untuk menunjukan bahwa kekuatan politik itu mendengar lebih dulu, baru setelah mendengar dia menentukan sikap," ujar Arsul saat ditemui di gedung DPR, Rabu (27/11).

Meski begitu, dia mengapresiasi apa yang disampaikan oleh PBNU. Dia menyebut hal ini perlu ditampung sebagai suara dari sebuah organisasi besar yang kemudian akan dikaji sebagai masukan.

Yang jelas, kata dia, pernyataan PBNU tak serta merta harus diwujudkan. Melainkan dibawa dalam proses pembahasan di jalur konstitusional.

"Aspirasi apapun dari kelompok masyarakat, terlebih-lebih dari organisasi besar seperti NU, itu perlu kita apresiasi. Hanya apakah aspirasi itu kemudian kita wujudkan tentu ada proses-proses konstitusional yang harus kita tempuh," tuturnya.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj menyampaikan pidato kebudayaan di Gedung Kesenian Jakarta (GKJ), Jakarta, Selasa (22/10). Foto: ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

MPR sejauh ini belum membahas soal perubahan sistem pemilihan presiden. Saat ini, kata dia, MPR dalam posisi mendengarkan dan melihat respon publik atas wacana tersebut.

"Nah sampai sekarang fraksi di MPR itu tidak membicarakan soal perubahan sistem pemilihan presiden dari pilpres langsung menjadi kembali kepada pemilihan melalui MPR. Itu enggak ada seperti itu. Tapi kalau ada aspirasi apalagi dari organisasi besar seperti NU ya biar ini ada di ruang publik dan kemudian mendapatkan respons dari berbagai elemen publik lainnya ya nanti kita lihat. Kita tunggu seperti apa," pungkasnya.

Pimpinan MPR bertandang ke Kantor PBNU untuk mendiskusikan amandemen UUD 1945. Dalam pertemuan tersebut, Said mengatakan pihaknya mengusulkan agar pemilihan presiden tidak lagi dilakukan lewat pemilu langsung, melainkan dipilih oleh MPR.

"Tentang pemilihan Presiden kembali oleh MPR, itu keputusan Munas NU di Kempek, Cirebon 2012," ujar Ketum PBNU Said Aqil Sirodj usai pertemuan dengan pimpinan MPR di kantor PBNU, Kramat Raya, Jakarta Pusat.