PPP: Strategi Komunikasi Presiden Jokowi Harus Diperbaiki, Lebih Hati-hati

Arsul Sani saat diwawancara di Gedung DPR. Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan

Bipang ambawang dan Presiden Jokowi masih terus menuai polemik. Waketum PPP Arsul Sani mendesak evaluasi mendalam pada tim komunikasi Presiden.

Menurut dia, ke depan tim harus lebih berhati-hati dalam menyusun naskah pidato Presiden sebelum dibacakan pada acara tertentu.

"PPP juga meminta agar ke depan tim komunikasi publik di jajaran pemerintahan lebih ikhtiyat atau berhati-hati dalam merencanakan detail komunikasi publik yang akan disampaikan oleh Presiden," ujar Arsul, Minggu (9/5).

Wakil Ketua MPR ini menilai patutnya kejadian tersebut dapat dijadikan pelajaran untuk pembenahan strategi komunikasi di internal Istana. Pemilihan momen untuk topik pidato tertentu, kata Arsul, juga patut dicermati agar ke depan tak ada kesalahan seperti Bipang Ambawang terulang kembali.

"Kasus bipang ini perlu jadi pelajaran tentang perlunya strategi komunikasi diperbaiki. Sebenarnya jika di dalamnya ada narasi bahwa lebaran kali ini juga berbarengan dengan peringatan kenaikan Isa Almasih dan karenanya konteks mudik atau liburan tersebut juga untuk umat Kristiani, maka soal bipang ini tentu tidak akan segaduh ini," ucap Arsul.

Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin bersiap memimpin rapat kabinet terbatas di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (27/12/2019). Foto: ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

Namun, Arsul menilai persoalan bipang ambawang ini sudah dapat dianggap selesai. Sebab, Menteri Perdagangan M Lutfi telah minta maaf soal pidato Jokowi dalam Hari Bangga Buatan Indonesia yang digelar Kementerian Perdagangan (Kemendag) itu.

"PPP meminta soal pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut bipang ambawang dalam konteks mudik lebaran ini harus dianggap sudah selesai dengan permohonan maaf yang disampaikan oleh Menteri Perdagangan M. Lutfi. Pernyataan Lutfi ini kan mewakili pemerintahan secara keseluruhan dan menurut PPP ini menunjukkan kebesaran hati jajaran pemerintah," kata Arsul.

"Dalam suasana bulan Ramadhan ini sudah seyogyanya maka kita sebagai warga masyarakat menerima permintaan maaf dari pemerintah tersebut. Sehingga kemudian, kasus ini harus dianggap case closed," tutupnya.

Pidato Jokowi membuat heboh karena mempromosikan sejumlah kuliner asli Indonesia termasuk bipang ambawang. Padahal, pidato itu disampaikan dalam konteks mudik lebaran.