PR Jokowi untuk Yasonna: Omnibus Law, Layanan Imigrasi, hingga Lapas
PerbesarADVERTISEMENT
Yasonna Laoly kembali dilantik menjadi Menteri Hukum dan HAM dalam kabinet Indonesia Maju 2019-2024. Yasonna mengaku diberikan sejumlah pekerjaan rumah dari Presiden Jokowi.
ADVERTISEMENT
"Ada beberapa titipan Bapak Presiden kepada saya saat wawancara kemarin, (yaitu) fokus bagi pembangunan Sumber Daya Manusia dalam rangka penyelesaian UU omnibus law (satu UU yang sekaligus merevisi beberapa UU), menyangkut karena pemerintahan Indonesia Maju akan berkonsentrasi pada pembangunan SDM," kata Yasonna di Kemenkumham, Rabu (23/10).
Yasonna menegaskan ia akan memanggil unit eselon satu di Kemenkumham. Tujuannya, agar bisa menjalankan tugas berdasarkan skala prioritas.
Meski begitu, Yasonna mengklaim, selama lima tahun menjabat, sudah banyak capaian yang ia kerjakan. Namun, ia tetap meminta seluruh jajarannya mengembangkan berbagai program, salah satunya e-government.
"Seperti yang disampaikan Pak Presiden dalam pidatonya, jangan takut-takut mengambil suatu kebijakan terobosan dari pakem-pakem yang lama," kata dia.
ADVERTISEMENT
"Kalau kita lihat masih ada birokrasi-birokrasi yang lamban, birokrasi terpaku pada aturan yang membelenggu kita, ubah aturannya," sambungnya.
Yasonna mengaku juga dititipkan Jokowi soal revisi undang-undang pembentukan aturan perundang-undangan hingga peraturan daerah yang menghambat investasi.
Dalam waktu dekat, ia akan meminta pejabat eselon 1, yakni Dirjen, melakukan pertemuan untuk membahas Perda yang menghambat investasi.
"Kita tidak bisa lagi di tengah situasi global ekonomi yang agak melambat, maka kecepatan, ketepatan, kreativitas, dan inovasi jadi hal yang sangat penting untung dorong pertumbuhan ekonomi," ungkap Yasonna.
Bahkan, mengenai omnibus law, Yasonna mengaku sudah berkomunikasi dengan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Mereka sepakat untuk mempercepat disahkannya omnibus law.
Tak hanya itu, kata Yasonna, Jokowi juga mengingatkannya soal peningkatan pelayanan Imigrasi, khususnya dalam pembuatan paspor.
ADVERTISEMENT
Selain itu, Jokowi memberikan perhatian lebih terhadap kondisi lapas di Indonesia. Yasonna menegaskan telah meminta Dirjen PAS untuk berbenah.
"Saya berharap over capacity, saya sampaikan emang ini kontribusi besarnya, ada di (napi) narkoba. Maka penyelesaian revisi UU narkotika jadi penting. Karena persoalan di sana cukup besar," kata dia.
Ada dua hal yang menjadi penekanan Yasonna dalam pembenahan lapas. Yakni, kebijakan rehabilitasi dan bisnis narkoba di lapas yang masih belum bisa dihilangkan.
"Jadi singsingkan lengan, kita mau bekerja lebih kencang, lebih keras, lebih baik lagi ke depannya," tutupnya.