Prabowo Gelar Rapim Kemhan Bahas Anggaran, Panglima TNI dan Wamenhan Absen

13 Januari 2021 18:51 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Menhan Prabowo Subianto dalam pelaksanaan Rapat Pimpinan Kementerian Pertahanan (Rapim Kemhan) hari ke-2 yang dilaksanakan di kantor Kemhan, Jakarta, Rabu (13/1). Foto: Kemhan RI
zoom-in-whitePerbesar
Menhan Prabowo Subianto dalam pelaksanaan Rapat Pimpinan Kementerian Pertahanan (Rapim Kemhan) hari ke-2 yang dilaksanakan di kantor Kemhan, Jakarta, Rabu (13/1). Foto: Kemhan RI
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Kemhan menggelar Rapat Pimpinan yang membahas sejumlah kebijakan pertahanan negara tahun 2021. Rapim yang dipimpin langsung Menhan Prabowo Subianto ini juga membahas soal penanganan pandemi COVID-19.
ADVERTISEMENT
Dari susunan pejabat Kemenhan dan TNI yang diundang, nama Wamenhan Letjen Herindra dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, tak hadir dalam rapat tersebut.
Petinggi yang hadir yaitu KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa, KSAL Laksamana TNI Yudo Margono dan KSAU Marsekal TNI Fadjar Prasetyo. Hadir pula Sekjen Kemenhan Marsdya Donny Ermawan Taufanto.
Yang menarik, eks Wamenhan yang kini menjadi Menteri KP Wahyu Sakti Trenggono justru hadir. Menurut rilis Kemhan, Panglima TNI diwakili oleh 3 kepala staf angkatan.
Belum diketahui alasan mengapa Panglima TNI Hadi Tjahjanto dan Wamenhan absen. Panglima TNI pagi tadi memang mengikuti vaksinasi di Istana Merdeka bersama Presiden Jokowi. Rangkaian acara selesai sekitar pukul 12.00 WIB.
ADVERTISEMENT
Dalam paparan saat rapim, Menhan Prabowo Subianto mengatakan bahwa anggaran Kemhan dan TNI untuk 2021 akan dialokasikan untuk mensukseskan sejumlah program prioritas nasional. Misalnya, pemeliharaan dan pengadaan Alutsista, kesejahteraan Prajurit TNI dan PNS, serta untuk mengantisipasi masih berlanjutnya penanganan pandemi COVID-19.
Menhan Prabowo Subianto dalam pelaksanaan Rapat Pimpinan Kementerian Pertahanan (Rapim Kemhan) hari ke-2 yang dilaksanakan di kantor Kemhan, Jakarta, Rabu (13/1). Foto: Kemhan RI
Alokasi anggaran yang cermat, kata Prabowo, harus dilakukan untuk memahami makin kompleksnya bentuk ancaman dan tantangan terhadap pertahanan negara.
"Kompleksitas ancaman perlu dipahami dan dimengerti oleh segenap unsur pertahanan negara. Untuk itu, Kementerian Pertahanan terus mengembangkan strategi dan kebijakan pertahanan negara serta implementasinya," ujar Prabowo dalam keterangan tertulisnya, Rabu (13/1).
Rapim ini juga melahirkan 9 poin kebijakan pokok pertahanan negara 2021. Berikut 9 poin tersebut:
1. Melanjutkan penanganan pandemi COVID-19, melalui peningkatan kapasitas pertahanan berupa sarana prasarana serta layanan kesehatan Rumah Sakit Kemhan dan TNI.
ADVERTISEMENT
2. Penyiapan Sumber Daya Manusia Pertahanan Negara melalui pembentukan program Sarjana S1 Unhan.
3. Penguatan fungsi pembinaan sumber daya pertahanan dan pembangunan cadangan logistik nasional.
Menhan Prabowo Subianto dalam pelaksanaan Rapat Pimpinan Kementerian Pertahanan (Rapim Kemhan) hari ke-2 yang dilaksanakan di kantor Kemhan, Jakarta, Rabu (13/1). Foto: Kemhan RI
4. Melanjutkan pembangunan postur TNI untuk pemenuhan kekuatan pokok melalui modernisasi Alutsista matra darat laut dan udara, serta pengembangan personel dengan menerapkan prinsip kebijakan right sizing dan proportional growthdisesuaikan dengan pengembangan satuan TNI.
5. Pembentukan komponen cadangan matra darat, matra laut serta matra udara yang disesuaikan dengan kebutuhan matra untuk memperkuat komponen utama.
6. Penguatan kerja sama pertahanan dan keamanan khususnya dengan negara-negara ASEAN dan kawasan Pasifik Selatan.
7. Penguatan pertahanan di wilayah-wilayah selat strategis dengan memperkuat costal misile defence system dan costal survillance system.
ADVERTISEMENT
8. Pengembangan industri pertahanan nasional melalui peningkatan promosi kerja sama dan mengimplementasikan kebijakan imbal dagang, kandungan lokal dan offset untuk meningkatkan kemampuan industri.
9. Pembangunan wilayah pertahanan yang bertumpu pada pulau-pulau besar secara mandiri, dengan penyiapan cadangan pangan, air, energi dan sarana prasarana nasional lainnya guna mewujudkan pusat pusat logistik pertahanan yang tersebar di seluruh NKRI.