Prancis Naikkan Upah dan Potong Pajak Demi Setop Aksi Rompi Kuning

Presiden Perancis Emmanuel Macron. (Foto: Ludovic Marin / POOL / AFP)

Presiden Prancis Emmanuel Macron akhirnya mengambil langkah ekonomi demi menghentikan aksi protes Rompi Kuning yang selalu berakhir rusuh. Macron meningkatkan upah minimum dan memangkas pajak tunjangan pensiun.

Hal ini disampaikan Macron dalam pidato 15 menitnya yang disiarkan langsung di televisi pada Senin (10/12) waktu setempat. Sebelumnya pemerintah telah mengambil langkah dengan menangguhkan kenaikan pajak BBM, namun aksi protes masih berlangsung.

Menurut AFP, Macron dalam pidato di Istana Elysee itu menggunakan bahasa yang lebih lembut dan santun, berbeda dengan pernyataan sebelumnya yang dinilai arogan.

"Saya tahu saya melukai beberapa dari kalian dengan pernyataan saya," kata dia.

Walau meningkatkan upah minimum, namun Macron menolak mengembalikan pajak kekayaan yang menurut sebagian orang terlalu memihak konglomerat.

Presiden Perancis Emmanuel Macron. (Foto: Ludovic Marin / POOL / AFP)

"Kami akan merespons dengan kebijakan sosial dan ekonomi dengan langkah yang kuat, dengan memangkas pajak dengan cepat, mengendalikan pengeluaran, tapi tidak membatalkan kebijakan," kata Macron.

Berdasarkan keputusan Macron itu, upah minimum akan dinaikkan 100 euro (Rp 1,6 juta) per bulan mulai 2019. Tahun ini, upah minimum di Prancis sebesar 1.498 euro (Rp 24 juta) sebelum pajak dan 1.185 euro (Rp 19,7 juta) setelah pajak.

Tahun depan juga, kata Macron, Prancis akan memangkas pajak tunjangan pensiun bagi pensiunan yang mendapatkan kurang dari 2.000 euro (Rp 33 juta) per bulan.

Dia juga menyerukan para pengusaha yang mampu untuk memberikan bonus akhir tahun kepada karyawan. Selain itu, Macron akan menghapuskan pajak uang lembur. Presiden berusia 40 tahun ini mengatakan, langkah-langkah ini adalah bentuk kepedulian pemerintah.

"Tidak diragukan dalam satu setengah tahun terakhir saya tidak memberi jawaban yang cukup kuat dan cepat. Saya mengaku bertanggung jawab," kata Macron.

Langkah pemerintah ini diharapkan bisa meredam aksi Rompi Kuning yang digelar di banyak kota di Prancis, terbesar di Paris. Massa yang mengenakan rompi kuning melakukan perusakan dan terlibat bentrok dengan aparat.

Ribuan demonstran di Paris berunjuk rasa atas kenaikan BBM dan kebijakan ekonomi Presiden Prancis Emmanuel Macron. (Foto: GUILLAUME SOUVANT / AFP)

Menurut catatan pemerintah, di seluruh Paris ada 136 ribu orang turun ke jalan. Polisi telah menangkap lebih dari 4.500 orang peserta aksi.

Massa Rompi Kuning tidak memiliki pemimpin dan tidak berafiliasi dengan partai politik sehingga terkadang tidak satu suara. Seorang tokoh Rompi Kuning yang diwawancara Reuters mengaku tidak puas dengan langkah Macron.

"Ini hanya setengahnya. Kami merasa Macron bisa memberikan lebih banyak," kata Benjamin Cauchy, Rompi Kuning yang berunding dengan pemerintah Prancis pekan lalu.

Sementara tokoh Rompi Kuning lainnya dari kota Rennes mengaku puas desakan mereka akhirnya membuahkan hasil.

"Kali ini benar-benar ada perkembangan. Senyum saya merekah dan merekah seiring pidatonya (Macron)," kata Erwan, dari Rennes.