news-card-video
Jakarta
imsak
subuh
terbit
dzuhur
ashar
maghrib
isya

Presiden PKS: Arah Demokrasi Alami Kemunduran di Periode Jokowi

20 Agustus 2021 16:33 WIB
ยท
waktu baca 2 menit
comment
7
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu. Foto: PKS
zoom-in-whitePerbesar
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu. Foto: PKS
ADVERTISEMENT
Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengungkapkan sistem dan konsep demokrasi di Indonesia sejak pasca-reformasi belum berjalan sesuai harapan. Syaikhu menilai Indonesia masih terjebak pada sistem demokrasi prosedural dan justru terus mengalami kemunduran.
ADVERTISEMENT
"Hari-hari ini kita saksikan demokrasi kita mengalami kemunduran dan keluar dari fitrahnya. Setelah lebih dari dua dekade pascareformasi, Indonesia belum mampu konsolidasi demokrasi. 23 tahun reformasi sudah berjalan, lima kali pemilu dan empat kali pilpres, tanda-tanda konsolidasi belum berjalan sesuai harapan," jelas Syaikhu dalam pidato kebangsaannya di YouTube CSIS, Jumat (20/8).
Ia pun juga menyinggung demokrasi selama pemerintahan Presiden Jokowi malah mengalami kemunduran. Bahkan, lebih buruk dari presiden-presiden sebelumnya.
Presiden Joko Widodo saat pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR Tahun 2021 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/8/2021). Foto: Bagus Indahono/Pool via REUTERS
"Di periode pemerintahan Presiden Jokowi arah demokrasi mengalami kemunduran. Demokrasi menjadi lebih buruk dari periode kepemimpinan sebelumnya. Para ilmuwan politik menilai pemerintahan hari ini melakukan putar haluan, dari model demokrasi prosedural ke arah otorianisme," ungkap dia.
Syaikhu kemudian merinci laporan Economist Intelligence Unit yang menyebut indeks demokrasi Indonesia terus merosot dalam 14 tahun terakhir.
ADVERTISEMENT
"Terakhir, kalau enggak salah [nilainya] 6,3 ya. Belum lagi saat-saat pemilu dan pilkada banyak sekali politik uang yang marak," ujar Syaikhu.
Di sisi lain, ia juga mengkritik akhir-akhir ini banyak kasus penyalahgunaan kekuasaan yang berujung pada praktik korupsi justru semakin banyak dan memburuk di tengah pandemi COVID-19.
"Kita saksikan penyalahgunaan kekuasaan serta praktik korupsi semakin memburuk di tengah pandemi. Penguasa justru semakin menunjukkan sikap represif dalam merumuskan kebijakan publik. Suara dan kehendak rakyat tidak dihiraukan, penguasa memilih tutup mata dan telinga dari suara hati rakyatnya," tutup dia.