Presiden PKS Usul Ada Insentif Bagi UMKM sebagai Konsekuensi Larangan Mudik

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu. Foto: PKS

Presiden PKS Ahmad Syaikhu melanjutkan Silaturahmi Kebangsaan dengan mengunjungi DPP NasDem. Dalam kunjungan tersebut, Syaikhu menyinggung soal kebijakan larangan mudik yang akan berlaku mulai 6 Mei mendatang.

Syaikhu memaklumi pemerintah melarang mudik untuk mencegah penyebaran COVID-19. Namun, kebijakan ini pasti akan berdampak kepada ekonomi daerah.

"Oleh karena itu, kita minta mudah-mudahan pemerintah bisa mengambil terobosan-terobosan untuk memberikan insentif kepada UMKM di daerah atau yang terdampak di daerah," kata Syaikhu dalam keterangannya, Jumat (30/4).

"Tentu saja kedua, kita ingin membuat gerakan bersama yaitu gerakan bagaimana THR maupun zakat ini yang ada di kota-kota juga disalurkan ke kampung halaman ke daerah-daerah," lanjutnya.

Sejumlah calon penumpang mengamati kondektur yang memasukkan barang bawaanya ke dalam bagasi bus di Terminal Kalideres, Jakarta Barat, Senin (26/4/2021). Foto: M Risyal Hidayat/ANTARA FOTO

Lebih lanjut, Syaikhu juga mendukung upaya agar kualitas politik di masa depan ditingkatkan.

"Sehingga tidak terporalisasi yang kemudian jadi beban berkepanjangan dalam kehidupan demokrasi bangsa," tuturnya.

Syaikhu juga menyinggung peristiwa tenggelamnya KRI Nanggala-402 di perairan Bali. Ia menyebut, PKS dan NasDem sepakat perlu modernisasi alutsista.

"Selain menyepakati adanya upaya-upaya modernisasi alutsista, saya kira perlu diperhatikan terkait dengan kesejahteraan prajuritnya," pungkasnya.