Prof Wiku: Hanya 2,77% Sekolah yang Terjadi Klaster Corona saat PTM

Prof. Wiku Adisasmito. Foto: Dok. BNPB

Pembukaan kembali kegiatan pembelajaran tatap muka (PTM) pada sekolah-sekolah di daerah dengan PPKM Level 1-3 ini telah menimbulkan sejumlah klaster penularan COVID-19.

Walau protokol kesehatan ketat telah diterapkan, namun memang hal tersebut masih tak dapat dihindari sepenuhnya. Kendali demikian, Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19, Prof. Wiku Adisasmito, menyampaikan bahwa klaster yang terjadi jumlahnya sangatlah kecil yakni di bawah 3%.

"Menurut Data Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi, per 23 September, dari 4.733 sekolah yang disurvei hanya 2,77% sekolah yang menimbulkan klaster selama PTM dilakukan," jelas Wiku dalam keterangan pers virtual, Kamis (23/9).

Infog Sekolah Tatap Muka. Foto: kumparan

PTM sendiri telah berlangsung sejak awal September dan sejumlah uji coba sudah pernah dilaksanakan sebelumnya. Hingga hari ini, kasus konfirmasi corona yang dilaporkan jumlahnya cenderung rendah yakni di bawah 3000 kasus. Untuk itu, Wiku menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan PTM yang tidak mengakibatkan peningkatan kasus.

"Melihat kasus nasional yang cenderung terkendali saat ini patut diapresiasi seluruh elemen yang mendukung kegiatan belajar tatap muka baik pemda setempat, tenaga pengajar, orang tua murid, peserta didik, yang telah bekerja sama sebaik mungkin menjalankan pedoman pelaksanaan PTM sehingga tidak terjadi kenaikan kasus yang signifikan," ungkap Wiku.

Walaupun begitu, masyarakat tetap diminta waspada khususnya bagi peserta didik maupun tenaga pendidik dan kependidikan yang melangsungkan PTM. Jangan sampai apabila terdapat kasus penularan namun tidak ditangani dengan baik. Sehingga penularan yang lebih luas menjadi sulit untuk dihindari.

"Sekecil apa pun kasus yang ada, jika tidak ditindaklanjuti dengan tracing dan treatment yang tepat, maka akan memperluas penularan, oleh karena itu jika ada kasus positif segera lakukan penutupan sekolah untuk disinfeksi, pelacakan, testing kontak erat, lakukan evaluasi penerapan pembatasan terkait prokes seperti skrining kesehatan, pengaturan kapasitas, dan jarak antar orang," pungkasnya.