Prof Wiku Minta Pemda Tidak Berasumsi soal Jatah Vaksin Corona

Prof Wiku Adisasmito. Foto: BNPB

Keputusan terkait daerah yang akan mendapat prioritas vaksin corona saat ini sudah masuk dalam tahapan finalisasi. Namun, jubir Satgas COVID-19 Prof Wiku Adisasmito mengungkapkan, belum ada daftar resmi terkait hal tersebut.

"Pengambilan keputusan mempertimbangkan aspek urgensi kebutuhan daerah tersebut membutuhkan vaksin dinilai dari berbagai variabel seperti jumlah penduduk, tingkat kasus aktif, penularan, dan sebagainya," kata Prof Wiku dalam jumpa pers virtual dari BNPB, Kamis (22/10).

Nantinya, daftar daerah yang akan dapat vaksin lebih dulu ini akan tertuang dalam roadmap vaksinasi dari Kemenkes. Wiku memastikan informasi ini akan disampaikan kepada publik secara terbuka dan transparan.

"Sampai saat ini pemerintah pusat belum mengumumkan daftar resmi daerah yang akan jadi prioritas vaksin," tutur Wiku.

Beberapa provinsi memang sudah terang-terangan meminta ke pemerintah pusat. Gubernur Jabar Ridwan Kamil misalnya ingin mendapat jatah 3 juta vaksin corona.

Pemda DIY juga sudah menyampaikan keinginannya, yakni seluruh warga DIY sebanyak 3,8 juta divaksin.

"Selagi masa tunggu, kami harapkan pemerintah daerah tidak mengeluarkan pengumuman berdasarkan asumsi sepihak," tutup Wiku.

Vaksinasi corona akan dimulai November depan dengan nakes sebagai prioritas. Vaksinasi ini akan menggunakan vaksin ready to use dari China.