Protes Korupsi dan Inflasi, Demonestran di Mongolia Serbu Istana Negara

6 Desember 2022 12:22 WIB
·
waktu baca 3 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Orang-orang berkumpul untuk memprotes dugaan korupsi dalam industri batu bara dan melonjaknya inflasi di Lapangan Sukhbaatar di Ulaanbaatar, ibu kota Mongolia, Senin (5/12/2022). Foto: Byambasuren BYAMBA-OCHIR/AFP
zoom-in-whitePerbesar
Orang-orang berkumpul untuk memprotes dugaan korupsi dalam industri batu bara dan melonjaknya inflasi di Lapangan Sukhbaatar di Ulaanbaatar, ibu kota Mongolia, Senin (5/12/2022). Foto: Byambasuren BYAMBA-OCHIR/AFP
ADVERTISEMENT
Memprotes dugaan korupsi dalam industri batu bara dan melonjaknya inflasi, pengunjuk rasa berusaha menyerbu Istana Negara di Ibu Kota Ulan Bator, Mongolia, pada Senin (5/12).
ADVERTISEMENT
Ribuan demonstran—banyak dari mereka adalah anak muda—berkumpul di Lapangan Sukhbaatar yang menaungi Istana Negara.
Untuk menuntut keadilan atas korupsi dan pembubaran parlemen, mereka nekat melawan suhu membeku sekitar -21 derajat Celsius.
Seiring suasana memanas dan baku hantam meletus, polisi mendesak massa agar membubarkan diri pada pukul 21:00 waktu setempat.
Tetapi, beberapa pengunjuk rasa memaksa masuki ke gedung pemerintah. Mereka merobohkan penghalang dan memecahkan jendela. Setelah polisi turun tangan, sebagian besar pengunjuk rasa meninggalkan alun-alun beberapa jam kemudian.
"Bantu kami, negara kami sedang runtuh," bunyi salah satu plakat, dikutip dari AFP, Selasa (6/12).
Inflasi di negara itu telah melonjak menjadi 15,2 persen setelah invasi Rusia ke Ukraina pada 24 Februari. Penutupan perbatasan juga memengaruhi perdagangan dengan negara tetangga, China.
Orang-orang berkumpul untuk memprotes dugaan korupsi dalam industri batu bara dan melonjaknya inflasi di Lapangan Sukhbaatar di Ulaanbaatar, ibu kota Mongolia, Senin (5/12/2022). Foto: Byambasuren BYAMBA-OCHIR/AFP
Para pengunjuk rasa lantas merasa frustrasi dengan ekonomi yang sedang melemah. Beberapa penggembala bahkan melakukan perjalanan ke ibu kota demi bergabung dalam aksi tersebut.
ADVERTISEMENT
"Tidak melakukan apa-apa tidak benar. Adalah benar bahwa anak muda marah," ungkap seorang ayah tiga anak, Enkh Amidral.
"Mereka sepertinya lupa apa yang mereka janjikan kepada kami–mereka menjanjikan kami kehidupan yang lebih baik. Mereka seharusnya membuat segalanya lebih baik. Tetapi mereka tidak melakukan apa-apa, mengambil uang kami, mengisi perut mereka sendiri," kata seorang siswi bernama Bayarmaa.
Amarah publik turut dipicu laporan bahwa sebuah 'faksi batu bara' dalam parlemen yang menjalin koneksi dengan industri tersebut telah mencuri batuan sedimen senilai miliaran dolar AS.
"Masyarakat sangat menderita secara ekonomi," kata direktur kelompok bantuan Caritas Czech Republic di Ulan Bator, Jana Zilkova, dikutip dari Al Jazeera.
"Mereka kesal dan marah atas kasus ini karena kekayaan negara yang dijanjikan akan dibagikan kepada mereka," tambah dia.
Orang-orang berkumpul untuk memprotes dugaan korupsi dalam industri batu bara dan melonjaknya inflasi di Lapangan Sukhbaatar di Ulaanbaatar, ibu kota Mongolia, Senin (5/12/2022). Foto: Byambasuren BYAMBA-OCHIR/AFP
Pada November, otoritas anti-korupsi menyebut lebih dari 30 pejabat sedang diselidiki akibat penggelapan dana, termasuk CEO perusahaan tambang batu bara milik negara atau Erdenes Tavan Tolgoi.
ADVERTISEMENT
Perusahaan ini mengontrol deposit Erdenes Tavan Tolgoi yang mencakup batu bara kokas sebanyak 7,5 miliar ton.
Bahan penting dalam pembuatan baja tersebut merupakan komponen utama pendapatan anggaran negara Mongolia.
Para anggota parlemen yang terlibat diduga meraup keuntungan ilegal dengan memanfaatkan kepemilikan tambang batu bara dan perusahaan yang mengangkutnya melintasi perbatasan ke China.
Mongolia mengirimkan 86 persen ekspornya ke China. Batu bara menyumbang lebih dari setengah total ekspor negara. Seperempat produk domestik bruto negara itu pun berasal dari pertambangan.
"6,4 juta ton batu bara tidak didaftarkan oleh petugas bea cukai Mongolia, tetapi dicatat oleh bea cukai China, sejak 2013," terang seorang anggota parlemen, Dorjhand Togmid.