PSI Beri Saran ke Anies: Bansos Diberikan per Keluarga

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kanan) usai rapat bersama DPRD DKI Jakarta, Rabu (4/3). Foto: Dok. Pemprov DKI Jakarta

DKI kini telah diizinkan untuk melakukan pembatasan sosial skala besar (PSBB). Pemerintah pusat melalui Menteri Kesehatan Terawan mengabulkan permohonan DKI untuk status PSBB.

Fraksi PSI di DPRD DKI pun merespons hal ini. Anggota Fraksi PSI Eneng Malianasari menilai Pemprov DKI perlu bijak dalam menghadapi PSBB DKI, khususnya bantuan sosial bagi warga.

Dia menyebut, sebaiknya Pemprov DKI membagikan bantuan bagi warga dengan hitungan kepala keluarga. Sehingga bantuan akan disebar lebih merata, dibandingkan jika dibagikan per orangan.

“Ini untuk menghindari terjadinya tumpang tindih penerima yang membuat Bansos jadi tidak tersebar merata. Untuk itulah, saya merekomendasikan agar target sasaran adalah per keluarga, bukan per warga,” kata Eneng melalui keterangan tertulisnya, Selasa (7/4).

Dia kemudian meminta agar Pemprov memprioritaskan keluarga dengan kepala keluarga pekerja informal dan atau formal yang dirumahkan/diberhentikan. Kemudian, keluarga dengan kepala keluarga yang telah pensiun atau lansia, dan keluarga yang memiliki balita atau ibu hamil.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan akan memberikan bansos kepada 3,7 juta orang di Jakarta. Dengan rincian 1,1 juta orang masuk kategori miskin dan 2,6 juta orang rentan miskin dan terdampak kebijakan penanganan virus corona.

Pemberian bansos ini akan dibantu oleh pemerintah pusat, terutama ditujukan bagi kelompok yang rentan miskin sebanyak 2,6 juta orang. Sedangkan untuk 1,1 juta orang miskin akan menggunakan APBD DKI.

"Kalau masyarakat miskin ada 1,1 juta. Mereka sudah teridentifikasi by name, by address di Jakarta ini karena mereka selama ini dapat bantuan dari kita," ucap Anies saat melaporkan perkembangan penanganan virus corona dengan Wapres Ma'ruf Amin lewat teleconference, Kamis (2/4).