News
·
14 Maret 2020 10:26

PSI Desak Pemerintah Transparan Terkait Informasi Penularan Virus Corona

Konten ini diproduksi oleh kumparan
PSI Desak Pemerintah Transparan Terkait Informasi Penularan Virus Corona (67959)
Ketua DPP PSI, Tsamara Amany. Foto: Jamal Ramadhan/kumparan
Melonjaknya angka kasus positif virus corona di Indonesia membuat publik meminta pemerintah untuk lebih serius dalam menanggapi pandemik ini.
ADVERTISEMENT
Ketua DPP PSI Tsamara Amany mendesak pemerintah untuk segera mengeluarkan pengumuman darurat nasional agar dapat mengambil langkah-langkah strategis yang dibutuhkan untuk menangani pandemik ini. Salah satu hal yang diusulkan adalah meliburkan aktivitas perkantoran dan belajar mengajar di sekolah dan universitas.
"Bahkan kalau perlu perkantoran diliburkan dalam dua minggu ke depan setidaknya. Tidak semua orang pergi naik mobil ke kantor. Mereka yang sehari-hari naik transportasi publik sangat rentan terkena virus corona. Sekolah dan universitas juga harus diliburkan. Kesehatan anak-anak harus dijaga," kata Tsamara dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (15/3).
PSI Desak Pemerintah Transparan Terkait Informasi Penularan Virus Corona (67960)
Petugas menggunakan thermal scanner memeriksa suhu tubuh penumpang di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Senin (2/3). Foto: Dok. Angkasa Pura II
Tsamara juga mendesak pemerintah untuk lebih transparan dalam memberikan informasi dan data terkait kasus corona. Desakan ini senada dengan apa yang menjadi tuntutan masyarakat yang ingin pemerintah lebih transparan dalam menyampaikan informasi kasus corona.
ADVERTISEMENT
"Pemerintah harus transparan dalam memberikan informasi terkait COVID-19 kepada masyarakat. Sebab kini yang terjadi adalah kebingungan dan kesimpangsiuran masyarakat akibat tidak jelasnya informasi yang beredar. Pemerintah juga harus membuka ruang bagi daerah untuk menginformasikan kepada warganya di daerah tersebut terkait virus corona," tuturnya.
Selain itu, event atau acara berskala besar dengan jumlah massa di atas 100 orang juga didesak untuk dibatalkan. Menurutnya, hal ini penting dilakukan untuk mencegah penyebaran corona semakin meluas.
"Saya tahu pemerintah ingin menjaga suasana hati masyarakat dan mencegah kepanikan. Tapi ada perbedaan antara kepanikan dan kesiapan. Regulasi yang mengatur sedikit mungkin pertemuan adalah tentang kesiapan kita mencegah transmisi virus ini," jelasnya.
PSI Desak Pemerintah Transparan Terkait Informasi Penularan Virus Corona (67961)
Suasana area RSPI Sulianti Saroso tempat isolasi pasien Corona Covid 19, Rabu (11/3). Foto: Helmi Afandi Abdullah/kumparan
"Sebab jika virus ini terus menyebar dan melonjak secara drastis, kita harus menghitung kesiapan fasilitas kesehatan kita untuk menampung para pasien tersebut," lanjutnya.
ADVERTISEMENT
Tsamara juga meminta publik untuk mendukung langkah-langkah antisipatif yang dilakukan pemerintah daerah dalam menangani corona, seperti yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta dan Wali Kota Solo F.X Hadi Rudyatmo.
"Jika Pak Anies bekerja dengan benar dalam virus corona, dukunglah. Jika Pak Rudy Walkot Solo kerja dengan benar, dukung pula. Siapa pun yang bekerja dengan baik harus kita dukung. Yang belum maksimal kita kritik. Yang utama adalah kesehatan masyarakat," pungkasnya.
Sebelumnya, pemerintah mengumumkan jumlah kasus positif virus corona bertambah drastis dari total 34 kasus menjadi total 69 kasus. Namun, berbeda dengan pernyataan sebelumnya, kali ini pemerintah tidak menjelaskan secara detail penyebaran 35 kasus baru ini apakah imported case atau ditularkan dari kasus sebelumnya.
ADVERTISEMENT