PSI DKI Bicara soal Pengelolaan Anggaran Formula E
PerbesarADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Dalam siaran persnya, Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI, Anggara Wicitra Sastroamidjojo, mengatakan perubahan biaya yang diklaim tidak memakai APBD oleh Pemprov DKI merupakan bagian dari revisi kajian kelayakan sesuai rekomendasi BPK.
“Saat pembahasan APBD 2020, Pemprov DKI meminta anggaran Formula E Rp 1,13 triliun. Lalu setelah ditegur BPK, sekarang biayanya direvisi menjadi Rp 336,67 miliar. Itu berarti, ada percobaan mark up anggaran sebesar Rp 790,73 miliar,” ujar Anggara, Rabu (29/9).
Lanjutnya, Anggara menuturkan harusnya Pemprov DKI membayar commitment fee, biaya pelaksanaan dan bank garansi senilai total Rp 1,13 triliun per tahunnya.
“Pemprov DKI harus membayar commitment fee sebesar Rp 360 miliar. Biaya pelaksanaannya mencapai Rp 344,4 miliar dan bank garansi Rp 423 miliar. Dengan demikian, total biaya mencapai Rp 1,13 triliun per tahun,” ungkap Anggara.
Oleh karena itu, Anggara merasa ada yang janggal dalam dokumen yang dipublikasikan oleh Diskominfotik DKI Jakarta terkait anggaran APBD DKI untuk penyelenggaraan Formula E 2022.
ADVERTISEMENT
“Waktu minta anggaran APBD biayanya mahal banget, tapi saat pakai uang swasta kok jadi murah banget? Ini jelas ada yang janggal dengan pengelolaan anggaran Formula E,” pungkasnya.
Pembiayaan Formula E
Diketahui sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menyetop penganggaran dan pembayaran kewajiban tahap 2 untuk gelaran Formula E.
Informasi penyetopan anggaran tersebut didapatkan dari dokumen Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD DKI terhadap Raperda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD 2020 dan Perubahan RPJMD Tahun 2020 Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang dibacakan Wagub DKI Jakarta, Riza Patria, dalam rapat paripurna, Senin (2/8).
“Sehubungan dengan ditundanya penyelenggaraan musim ke-6 Formula E karena pandemi COVID-19 pada beberapa kota penyelenggara termasuk Jakarta, maka telah dilakukan penghentian segera atas penganggaran dan pembayaran kewajiban tahap 2 Tahun 2020,” tulis dokumen yang dilihat kumparan, Kamis (5/8).
Pembayaran Fee dan Bank Garansi Rp 983 Miliar
Dalam penyelenggaraan Formula E ada sejumlah biaya yang harus dibayarkan Jakarta kepada FEO sebagai penyelenggara. Ada commitment fee dan bank garansi.
ADVERTISEMENT
Dari hasil audit BPK, Pemprov DKI Jakarta telah mengucurkan hampir Rp 1 triliun selama 2 tahun. Pembayaran ini dikeluarkan untuk fee di 2019 dan 2020, juga pembayaran Bank Garansi.
Untuk pembayaran fee di 2019 dan 2020, Pemprov DKI sudah mengeluarkan dana Rp 560,310 miliar.
"Berdasarkan penelitian transaksi keuangan terkait penyelenggaraan Formula E diketahui bahwa pembayaran yang telah dilakukan kepada FEO adalah senilai GBP 53.000.000,00 atau setara Rp 983.310.000.000,00," dikutip Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemprov Tahun 2019, Senin (23/3).
Rincian sebagai berikut:
1) Fee yang dibayarkan pada tahun 2019 senilai GBP 20.000.000,00 atau setara Rp 360.000.000.000,00;
2) Fee yang dibayarkan tahun 2020 senilai GBP 11.000.000,00 atau setara Rp 200.310.000.000,00; dan
ADVERTISEMENT
3) Bank Garansi senilai GBP 22.000.000,00 atau setara Rp 423.000.000.000,00.
Penarikan Dana dari Bank Garansi
Kondisi pandemi corona membuat Formula E tertunda di Jakarta. PT Jakpro sebagai penyelenggara Formula E di Jakarta kemudian melakukan negosiasi untuk bisa menarik kembali biaya bank garansi dari FEO senilai GBP 22.000.000,00. Penarikan ini kemudian disetujui oleh pihak FEO melalui surat tanggal 13 Mei 2020.
"Atas penundaan tersebut, pihak PT Jakpro telah melakukan renegosiasi dengan FEO terkait penarikan bank garansi senilai GBP22.000.000,00 yang telah disetujui oleh pihak FEO melalui surat tanggal 13 Mei 2020," dikutip laporan BPK.
Namun atas fee tahap 1 musim penyelenggaraan 2020/2021 yang telah dibayar GBP 11.000.000,00 tidak dapat ditarik kembali. Artinya, Pemprov DKI Jakarta hanya mengeluarkan anggaran Rp 560 miliar dan sudah dibayarkan sebelum pandemi corona.
ADVERTISEMENT
"Pihak FEO menyatakan bahwa fee tersebut sebagai jaminan keuangan atas potensi kewajiban-kewajiban PT Jakpro sesuai perjanjian sebelumnya," tulis laporan BPK.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tetap memasukkan ajang Formula E dalam program prioritas yang diselesaikan 2022.
Biaya Bisa Dari Publik, Swasta Maupun Sponsor
Wagub DKI Jakarta Riza Patria mengatakan pembiayaan penyelenggaraan Formula E tidak sepenuhnya dari APBD. PT Jakpro diberi keleluasaan untuk bekerja sama dengan berbagai pihak guna menyukseskan ajang ini, termasuk dalam penggalangan dana bersama swasta dan berbagai sponsor.
“Seperti yang sudah disampaikan, program ini kan tidak setahun, tetapi bertahun-tahun ke depan, berkesinambungan. Tentu nanti akan disiapkan kebutuhan anggaran sesuai dengan ketentuan dan aturan yang ada,” ucap Riza.
ADVERTISEMENT
“Apakah nanti bersumber dari APBD atau dari swasta, kita akan lihat. tentu kita semua berharap ke depan, seperti sudah disampaikan, kita berharap ada partisipasi publik, partisipasi dari swasta, tidak semua bergantung dari APBD, itu harapan kita ke depan,” tambahnya.
Lebih lanjut, politikus Gerindra itu menyebut, anggaran Formula E tidak hanya berasal dari dana APBD DKI Jakarta. Tetapi dari bantuan lain.
“Insyaallah ke depan harapan kita penggunaan anggaran Formula E pada tahun-tahun berikutnya, itu dapat menggunakan anggaran dari publik, masyarakat, dari swasta atau dari sponsor,” pungkasnya.
Soal biaya yang dikeluarkan Pemprov DKI untuk Formula E, sdah sesuai dengan audit BPK. Pemprov DKI juga menyampaikan pernyataan lengkap untuk menjawab berbagai tudingan, isu, atau kabar miring soal Formula E.
ADVERTISEMENT
Berikut penjelasan fakta terkait penyelenggaraan Formula E 2022 di Jakarta:
Katanya: Komitmen fee Rp2,3 triliun, biaya pelaksanaan Rp4,4 triliun
Faktanya:
ADVERTISEMENT