PSI: Kami Kecewa Rehab Sekolah Dikalahkan Anggaran Rp 1,8 T Formula E

Konfrensi pers PSI DKI soal perhelatan Formula E. Foto: Paulina Herasmaranindar/kumparan

PSI DPRD DKI menolak anggaran Pemprov DKI yang menggelontorkan Rp 1,8 triliun untuk penyelenggaraan Formula E. Agenda Formula E dinilai tak layak menjadi program prioritas di saat pemerintah masih mengalami defisit anggaran.

Sekretaris Fraksi PSI, Anthony Winza Prabowo, menegaskan, kritik itu disampaikan bukan karena PSI anti terhadap event balapan. Melainkan, ada persoalan yang lebih penting yang harus diprioritaskan

“Fraksi PSI bukan anti-balapan, kami terus bekerja membalap ketertinggalan dalam perlombaan transparansi. Kami hanya menyayangkan, nilai anggaran untuk penyediaan air bersih, sanitasi, rehab gedung sekolah, GOR, justru dikalahkan oleh event balap mobil listrik seperti ini,” ungkap Winza dalam rapat paripurna RAPBD bersama Pemprov DKI di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (4/12).

Winza menganggap penggunaan anggaran sudah semestinya untuk menjawab kebutuhan rakyat. Dalam konteks itu, Winza mempertanyakan rakyat mana saja yang akan terbantu dengan adanya event Formula E tersebut.

Mobil balap Formula E Nissan Foto: Muhammad Iqbal/kumparan

PSI memiliki alasan mengapa menyorot Formula E dalam Paripurna DPR yang dihadiri Anies Baswedan. Berdasar pembacaan PSI, Formula E menjadi puncak dari ketidakjelasan dan ketidakefisiensian rancangan anggaran DKI tahun 2020.

“Fraksi PSI menilai bahwa puncak dari perencanaan anggaran yang tidak jelas prioritas, tidak cermat, dan tidak efisien itu terjadi pada event Formula E,” ujar Winza.

Formula E adalah salah satu program daerah yang dikelola oleh BUMD Jakpro. Jakpro juga mengelola beberapa proyek pembangunan fasilitas publik lainnya, termasuk revitalisasi TIM.

Selain Formula E, PSI juga mempersoalkan penyertaan modal untuk revitalisasi Bundaran HI senilai Rp 60 miliar, revitalisasi TIM, anggaran JPO yang mencapai Rp 130 miliar dan masih banyak lagi.

Tak hanya PSI, fraksi lainnya mulai dari PDIP, Demokrat, Gerindra, PAN, PKS, PKB-PPP, PSI, Golkar, Demokrat hingga Nasdem turut menyampaikan pandangannya.

PKB dan PPP misalnya, menyampaikan pandangan terkait besarnya anggaran penyertaan modal untuk BUMD DKI. Dalam konteks itu, PKB dan PPP mewanti-wanti agar dana yang besar itu dikelola secara benar dan tepat sasaran.

“Dalam kaitan ini kami perlu mengingatkan teman-teman yang berkiprah mengelola BUMD, baik komisaris, direksi maupun karyawannya, bahwa PMD tersebut adalah uang rakyat DKI Jakarta yang mereka titipkan atau investasikan di BUMD agar BUMD DKI Jakarta mampu dan mau bekerja sebaik-baiknya dalam melayani kepentingan seluruh warga Jakarta,” ungkap Sekretaris Fraksi PKB dan PPP DPRD DKI, Yusuf.

Rapat paripurna kali ini merupakan bagian dari proses pembahasan RAPBD DKI Jakarta untuk menjadi APBD. Rapat kali ini adalah sesi penyampaian pandangan fraksi-fraksi terkait RAPBD DKI. Setelah ini, proses pembahasan akan berlanjut dengan penyampaian tanggapan Pemprov DKI atas pandangan fraksi-fraksi DPRD.