PSI ke PAN-Demokrat: Dukung Jokowi Jangan Karena Politik Dagang Sapi

Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (Sekjen PSI), Raja Juli Antoni di Menteng, Jakarta (9/8). Foto: Nugroho Sejati/kumparan

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sebagai salah satu pendukung Jokowi di Koalisi Indonesia Kerja (KIK) mengaku tak masalah jika nantinya PAN-Demokrat diberi kursi menteri oleh Jokowi. Hal itu disampaikan Sekjen PSI Raja Juli Antoni.

Namun, ia mengingatkan Partai Demokrat dan PAN, bahwa mendukung Jokowi harusnya bukan karena pembagian jatah kursi.

"Seperti halnya 9 partai yang bergabung di TKN, mendukung Pak Jokowi bukan karena 'politik dagang sapi' atau bagi-bagi jatah menteri. Tapi benar-benar karena kami ingin Pak Jokowi meneruskan kepemimpinan di Indonesia," kata Antoni kepada wartawan, Senin (10/6)

"Hal ini mohon dimaklumi kawan-kawan yang ingin bergabung," tambahnya.

Presiden Joko Widodo (kanan) menerima kunjungan Komandan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Istana Merdeka, Jakarta. Foto: ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

Wakil Sekretaris TKN Jokowi-Ma'ruf Amin itu menuturkan semua akan berpulang pada keputusan Jokowi. Namun, jika akhirnya kursi menteri diberikan untuk PAN-Demokrat, PSI akan menyetujui.

"Bila Pak Jokowi memberikan kursi menteri kepada Demokrat atau PAN sebagai 'pendatang baru' di koalisi, kami sangat setuju dan mendukung apa pun keputusan Pak Jokowi," katanya.

Antoni menegaskan, PSI menyambut baik partai-partai di luar TKN yang ingin bergabung ke koalisi Jokowi-Ma'ruf. Sebab, menurutnya koalisi Jokowi-Ma'ruf tak ingin menjadi koalisi yang eksklusif.

Presiden Joko Widodo (kanan) berbincang dengan Ketua MPR Zulkifli Hasan ketika menghadiri buka puasa bersama di Rumah Dinas Ketua MPR Kawasan Widya Chandra Jakarta. Foto: ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

"Selama memiliki niat baik mendukung pemerintahan Pak Jokowi-Kiai Ma'ruf kami sangat welcome. Silakan kawan Demokrat atau PAN bergabung. Saya kira begitu garis politik yang diarahkan Pak Jokowi," sebutnya.

Sebelumnya, koalisi Prabowo-Sandi mulai menunjukkan tanda retak. Sebabnya, PAN dan Partai Demokrat membuka ruang untuk bergabung ke koalisi Jokowi-Ma'ruf untuk ikut dalam gerbong pemerintahan jika resmi memenangkan pilpres. Hingga kini, sengketa hasil pilpres masih bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK)