PSI: Perda Agama Sering Dijadikan Dasar untuk Aksi Intoleran

Guntur Romli di perayaan HUT ke 4 PSI di ICE BSD, Minggu (11/11/2018). (Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan)

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) melontarkan gagasan menolak peraturan daerah berbau agama jika lolos di Pemilu 2019. Namun, gagasan itu menuai kritik berbagai pihak.

Juru bicara PSI Guntur Romli menjelaskan banyaknya perda agama dari tingkat pusat malah dijadikan dasar untuk melakukan aksi intoleran terhadap kaum minoritas. Atas dasar itulah, partainya menolak aturan tersebut.

“Ada kebijakan (dalam perda agama) yang mendasari aksi intoleran, kebijakan yang rata-rata itu adalah hasil masa lalu, yang partai sekarang tidak bisa koreksi atau tidak berani,” ujar Romli dalam diskusi bertajuk 'Hari Toleransi Internasional' di Hotel Ibis, Jakarta Pusat, Jumat (16/11).

Romli mencontohkan Peraturan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tahun 2006 tentang Pendirian Rumah Ibadah. Peraturan itu memicu penolakan pembangunan gereja di Cilegon, Jawa Tengah, dan pembakaran masjid di Tolikara, Papua. Romli menilai keduanya ditujukan kepada kelompok minoritas di daerah tersebut.

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie di Kantor PGI, Jakarta, Senin (15/10/2018). (Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan)

“Inilah kebijakan diskriminatif yang tidak pernah ada keberanian untuk mengubah. Yang di Papua juga sama, jadi semacam spiral-spiral intoleran,” jelasnya.

PSI melihat saat ini tidak ada partai yang berani pasang badan untuk menangkal isu-isu terkait intoleransi. "Karena kita enggak bisa melihat secara jelas partai yang nasionalis dan agamis sama aja,” ujar Romli.

“Di situlah kita misalnya dalam sebuah pertemuan dengan partai koalisi. Kta jelaskan tentang hal ini. Tapi kita enggak mau bahas konstitusi cuma buat elektoral 5 tahunan,” imbuhnya.

Bentuk-bentuk penolakan Perda Agama baik injil dan syariah merupakan misi PSI jika terpilih dalam Pileg 2019. Menurut Grace, konflik yang ditimbulkan akibat persoalan tersebut memiliki kepentingan politik tertentu.

"Karena Indonesia sejak awal beragam. Kalau kita enggak jadi payung dan menjaga keberagamannya ini maka nantinya kita bisa menjadi Suriah, Irak dan semuanya enggak untung," ujar Grace, Senin (12/11).