kumparan
4 November 2019 17:45

PSI Tetap Minta RAPBD DKI Dibuka ke Publik Agar Diawasi Bersama

Rian Ernest, PSI
Rian Ernest menjawab pertanyaan wartawan terkait pelaporan terhadap Wakil Ketua DPR Fadli Zon terkait tulisan Potong Bebek Angsa yang bernada PKI. Foto: Iqbal Firdaus/kumparan
PSI menyayangkan mundurnya dua pimpinan SKPD DKI Jakarta, yakni Kadispar Edy Junaedi dan Kepala Bappeda Sri Mahendra, di tengah pembahasan rancangan APBD 2020 yang mendapat sorotan masyarakat.
ADVERTISEMENT
Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Ahmad Idris menuturkan, belajar dari kedua pejabat yang mundur, sudah waktunya Pemprov DKI membuka KUA-PPAS ke publik. Hal itu dilakukan untuk mengawal setiap program yang akan dilaksanakan tahun depan.
KUA-PPAS sejak lama memang diunggah di apbd.jakarta.go.id. Tapi kemudian Gubernur Anies Baswedan memutuskan untuk proses KUA-PPAS 2020 tidak diunggah ke laman itu. Sebab, Anies menghindari kegaduhan karena anggaran KUA-PPAS sejatinya masih pembahasan bersama DPRD DKI. Anies ingin publikasi dilakukan setelah KUA-PPAS disepakati bersama.
Tangkapan layar website apbd.jakarta.go.id
Tangkapan layar website apbd.jakarta.go.id. Foto: Dok. apbd.jakarta.go.id
"Yang perlu digarisbawahi bahwa tuntutan ini menjadi sangat penting karena ini juga yang akan menjaga kita semua, baik juga ASN, anggota DPRD dan juga warga Jakarta. Agar tidak ada lagi program-program yang tidak tepat sasaran," kata Idris di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (4/11).
ADVERTISEMENT
PSI sudah mengirim surat ke Bappeda untuk meminta anggaran dibuka ke publik. Surat itu sudah dilayangkan 4 kali.
"Sekali lagi kami sampaikan bahwa kami juga sudah bersurat kembali ke Bappeda, surat keempat untuk meminta dokumen APBD itu diunggah di website apbd.jakarta.go.id," kata Idris.
Anggota DPRD terpilih dari PSI, Idris Ahmad
Anggota DPRD terpilih dari PSI, Idris Ahmad (tengah). Foto: Dok. Rafyq Panjaitan/kumparan
Libatkan TGUPP
Di sisi lain, Jubir PSI Rian Ernest menyoroti kerja TGUPP dalam proses penyusunan anggaran. Dia menilai, TGUPP bisa membantu mengawasi penyusunan anggaran agar tak ada lagi anggaran janggal.
"Pak Anies memiliki tim yang begitu besar. TGUPP yang sejumlah puluhan orang yang seharusnya pada saat proses penganggaran ini juga melakukan pemeriksaan kembali dokumen penganggaran," tutur Rian.
"Tetapi dugaan kami mungkin ini tidak dilakukan sehingga akhirnya polemik yang kita dengarkan beberapa hari ini misalkan lem Aibon salah satunya adalah salah satu gejala bahwa ada proses yang tidak berjalan dengan baik. Dan ini berujung dengan mundurnya 2 kepala dinas," tambahnya.
ADVERTISEMENT
Selain itu, Rian menganggap pembentukan tim ad hoc yang dipimpin oleh Sekda Saefullah untuk meneliti anggaran, bukan sebagai solusi terkait permasalahan keterbukaan anggaran. Ia ingin agar pemprov lebih melibatkan masyarakat.
"Tim ad hoc ini kan seperti pemadam kebakaran. Sudah terjadi mereka dibuat, padahal yang lebih fundamental adalah gimana kita melibatkan banyak orang untuk fungsi pengawasan dari anggota DPRD jadi corong masyarakat mewakili mereka menyuarakan hasil pengawasan mereka," ucapnya.
Tulisan ini berasal dari redaksi kumparan. Laporkan tulisan