PSI Ungkap Sejumlah Kejanggalan Pengadaan Gorden Rumah Dinas DPR Rp 43,5 M

Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar memberikan keterangan pers soal anggaran Rp48,7 miliar untuk penggantian gorden di rumah jabatan anggota dewan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/3/2022). Foto: Akbar Nugroho Gumay/ANTARA FOTO

Pengadaan gorden mewah di perumahan DPR RI yang masih berlanjut meski menuai kontra membuat masyarakat geram. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyebut hal itu menunjukkan bahwa DPR tidak mempan dikritik.

Pihaknya menjabarkan sejumlah kejanggalan yang terjadi dalam proses pengadaan gorden yang telah akhirnya akan memakai anggaran sebanyak Rp 43,5 M tersebut.

"Benar-benar tidak mempan dikritik, padahal akhir Maret lalu masyarakat sudah heboh mengkritik perihal gorden mewah ini, DPR tetap saja bergeming," ujar Juru Bicara DPP PSI Furqan AMC, Senin (9/5).

Kejanggalan tersebut di antaranya soal harga gorden yang fantastis. Menurutnya, dari survei di pasar harga belasan juta saja sudah bisa mendapat gorden yang layak.

Kedua, seharusnya penggantian gorden itu bisa dilakukan masing-masing anggota dewan, apalagi tidak semua rumah dinas digunakan oleh dewan.

“Sehingga proyek penggantian gorden ini terkesan seperti dipaksakan,” imbuhnya.

Kemudian, dilihat dari situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) DPR RI, pemenang tender justru yang memberikan penawaran tertinggi yaitu 43,5 M tanpa keterangan spesifikasinya.

Gorden Baru milik anggota DPR Luqman Hakim. Foto: Dok. Pribadi

Pemenang tender yakni PT. Bertiga Mitra Solusi diketahui merupakan perusahaan IT. Sehingga dipertanyakan bagaimana bisa memenangkan tender gorden.

“Logikanya kan tender itu mencari yang termurah dan kok bisa perusahaan IT tapi kok bisa menang tender pengadaan gorden,” tuturnya.

Kejanggalan lain ditemukan dari situs website milik PT Bertiga Mitra Solusi. Domainnya baru teregistrasi 25 Maret 2022 lalu untuk satu tahun. Sehingga terkesan sangat dadakan menjelang tender.

Furqan pun meminta DPR menghentikan pengadaan gorden tersebut dan ke depannya lebih sensitif dan selektif dalam mengalokasikan anggaran demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

“Pertimbangkan skala prioritas, lebih selektif dan lebih sensitif dalam mengalokasikan anggaran,” tegasnya.