kumparan
search-gray
News11 Maret 2019 13:59

PTUN Tolak Gugatan Wadah Pegawai KPK soal SK Rotasi Pejabat Struktural

Konten Redaksi kumparan
PTUN Tolak Gugatan Wadah Pegawai KPK soal SK Rotasi Pejabat Struktural (1178046)
Sidang Putusan PTUN Jakarta terhadap Gugatan Wadah Pegawai KPK di PTUN Jakarta, Senin (11/8). Foto: Darin Atiandina/kumparan
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menolak gugatan dari Wadah Pegawai KPK terkait Surat Keputusan (SK) Pimpinan KPK No. 1426 Tahun 2018 tentang Tata Cara Mutasi di Lingkungan KPK.
ADVERTISEMENT
"Majelis hakim menyatakan gugatan penggugat tidak diterima," ujar Ketua Majelis Umar Dani di Ruang Sidang PTUN Jakarta, Senin (11/3).
Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim mengungkapkan, berdasarkan putusan PTUN Nomor 217/G/2018/PTUN Jakarta, gugatan ditolak karena pihak KPK menerbitkan aturan baru terkait rotasi dan mutasi, yakni Peraturan Pimpinan KPK RI No. 1 Tahun 2019.
Peraturan pengganti itu dianggap sudah mengakomodir keperluan dan tuntutan pegawai KPK lewat Wadah Pegawai KPK. Digantinya SK tersebut maka hakim beranggapan sengketa sudah selesai.
"Menimbang bahwa dari seluruh pertimbangan hukum di atas, keputusan sudah dicabut oleh lembaga yang berwenang maka pihak penggugat sudah tidak berwenang lagi untuk mempermasalahkan keabsahan keputusan tersebut,” ujar Umar.
PTUN Tolak Gugatan Wadah Pegawai KPK soal SK Rotasi Pejabat Struktural (1178047)
Sidang Putusan PTUN Jakarta terhadap Gugatan Wadah Pegawai KPK di PTUN Jakarta, Senin (11/8). Foto: Darin Atiandina/kumparan
Sebelumnya Surat Keputusan (SK) Pimpinan KPK (SK) Pimpinan KPK No. 1426 Tahun 2018 itu digugat ke PTUN Jakarta pada 17 September 2018. Gugatan itu adalah buntut dari keputusan pimpinan KPK merotasi 14 pejabat struktural.
ADVERTISEMENT
Selain Wadah Pegawai, tiga dari pejabat struktural yang dirotasi juga mengajukan gugatan terkait SK Pimpinan KPK tersebut.
Tiga orang itu yakni Direktur Pembinaan Jaringan Kerja dan Antar Komisi dan Instansi Sujanarko (jabatan sebelumnya Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat), Koordinator Pusat Edukasi Antikorupsi KPK Dian Novianthi (sebelumnya menjabat Kepala biro SDM) dan Kepala Satuan Tugas Pembelajaran Internal pada Pusat Edukasi Antikorupsi Hotman Tambunan (sebelumnya menjabat Kepala Bagian Kearsipan dan Administrasi Perkantoran Biro Umum).
Dalam gugatannya, mereka meminta hakim membatalkan SK rotasi dan Keputusan Pimpinan KPK Nomor: 1426 Tahun 2018. Mereka juga meminta rotasi dibatalkan dan para pejabat strukturalnya dikembalikan ke posisi semula.
Namun mereka harus gigit jari karena hakim turut menolaknya. Hakim juga menilai bahwa gugatan sudah tak relevan dengan terbitnya Peraturan Pimpinan KPK RI No. 1 Tahun 2019.
ADVERTISEMENT
"Maka mengenai esensi yang diajukan penggugat serta kelompok sengketanya sudah tidak relevan lagi untuk dinilai lebih lanjut," kata hakim.
Tulisan ini berasal dari redaksi kumparan. Laporkan tulisan
sosmed-whatsapp-white
sosmed-facebook-white
sosmed-twitter-white
sosmed-line-white