Puan ke Kepala Daerah: Jangan Sampai Data Corona Sebenarnya Tak Dibuka ke Publik

Ketua DPR RI Puan Maharani. Foto: DPR RI

Ketua DPR Puan Maharani meminta penanganan pandemi COVID-19 oleh pemerintah pusat maupun daerah jujur dan transparan berdasarkan data. Koordinasi pusat dan daerah, menurut Puan, harus diperkokoh.

“Kepala daerah harus jujur dan transparan tentang data di daerahnya. Jangan demi dibilang berhasil menangani COVID-19 lalu data sesungguhnya di lapangan tidak dibuka ke publik bahkan tidak dikerjakan dengan benar,” kata Puan kepada wartawan, Kamis (22/7)

Puan menilai, pemerintah daerah sekalipun, seharusnya dapat berkontribusi lebih besar dalam penanganan dan pencegahan penyebaran COVID-19. Pelacakan (tracing) merupakan salah satu langkah penting untuk dilakukan.

“Jangan karena persoalan status zonasi merah, hitam, kuning, hijau lalu datanya yang sengaja dibuat tidak muncul atau sebaliknya dibesar-besarkan. Kepercayaan rakyat adalah taruhan yang besar, tergantung bagaimana penanganan di lapangan,” beber Ketua DPP PDIP ini.

Infografik Kecepatan pertumbuhan varian Delta di Indonesia. Foto: kumparan

Lebih lanjut, Puan meminta kepada seluruh jajaran pemerintah memperbanyak cakupan dan jangkauan tes COVID-19. Sebab, tak hanya untuk memetakan persebaran wabah, tes ini menjadi semakin krusial pula untuk melihat efektivitas segala upaya yang telah dilakukan bersama dalam menangani pandemi COVID-19.

“Refocusing anggaran di bidang kesehatan seharusnya bisa makin optimal untuk penanganan persoalan seperti ini. Data yang jujur juga adalah pondasi untuk rakyat mau bersabar lagi dan lagi mengikuti kebijakan-kebijakan pemerintah," tegas Puan.

Puan juga mengingatkan, data yang salah akan berpengaruh pada kredibilitas pemerintah. Sebab, jika data tak sesuai dengan fakta di lapangan, maka tingkat kepercayaan kepada pemerintah akan terus dipertanyakan dan kebijakan-kebijakannya tak akan sepenuhnya diikuti.

“Penanganan pandemi harus berdasarkan sains, ilmu pengetahuan, bukan intuisi. Indikator yang dipakai juga harus sesuai dengan konsensus sains dan medis,” ujar Puan.

Obat Harus Tersedia

Ilustrasi obat COVID-19. Foto: Shutter Stock

Puan juga menyoroti ketersediaan obat di tengah masyarakat. Selain testing dan tracing, perawatan (treatment) merupakan satu rangkaian tak terpisah dalam penanganan COVID-19, sembari mengejar target minimal 70 persen populasi tervaksinasi.

“Pastikan obat tersedia. Pastikan terpenuhi kamar perawatan di rumah sakit dan fasilitas isolasi mandiri. Pastikan jumlah kasus harian tidak naik atau turun hanya karena jumlah tes dan pelacakan yang tidak jujur dan transparan,” urai legislator dapil Jateng ini.

Sebab, Puan menyebut positivity rate berdasarkan data pemeriksaan dan kasus harian masih 29.06 persen dengan menggunakan semua jenis tes. Sementara ketika melakukan PCR, positivity rate mencapai 38,64 persen.

"Kepercayaan rakyat harus dijaga. Pastikan penurunan kasus memang karena kasus turun, bukan karena tes yang kurang, bukan karena data yang disembunyikan, dan bukan karena ketidakjujuran demi embel-embel dan penghargaan," tegas cucu Bung Karno ini.