News
·
26 Oktober 2020 17:31

Puan Maharani: Biaya Jangan Jadi Hambatan Orang Dapat Vaksin

Konten ini diproduksi oleh kumparan
Puan Maharani: Biaya Jangan Jadi Hambatan Orang Dapat Vaksin (489380)
Ketua DPR RI, Puan Maharani saat mengikuti upacara peringatan Hari Lahir Pancasila secara virtual di rumah dinasnya. Foto: Dok. DPR
Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah memfasilitasi pemberian vaksin corona bagi masyarakat yang kurang mampu dan memiliki risiko tinggi. Dia tak ingin harga yang terjangkau menjadi hambatan masyarakat mengakses vaksin.
ADVERTISEMENT
"Pemerintah harus memfasilitasi pemberian vaksin kepada masyarakat yang tidak mampu dan berisiko tinggi. Biaya harus menjadi pertimbangan, tidak boleh menjadi hambatan untuk orang mengakses vaksin," kata Puan dalam keterangannya, Senin (26/10).
Mantan Menko PMK itu juga meminta pemerintahan Jokowi melakukan sosialisasi secara masif agar tak ada penolakan di tengah masyarakat. Ia meminta pemerintah melibatkan ahli kesehatan hingga tokoh masyarakat.
Puan Maharani: Biaya Jangan Jadi Hambatan Orang Dapat Vaksin (489381)
Infografik Prioritas Penerima Vaksin Corona. Foto: kumparan
"Sosialisasi masif dan edukasi secara terus menerus harus dilakukan agar tidak ada salah pemahaman ketidakyakinan. Bahkan penolakan dari masyarakat terhadap vaksin yang nanti akan diberikan kepada masyarakat," ucapnya.
"Libatkan dokter, ahli kesehatan, tokoh masyarakat dan semua elemen masyarakat. Jangan berasumsi bahwa semua orang akan langsung setuju atau paham serta tahu bagaimana manfaat dan mau untuk divaksin," imbuh Puan.
ADVERTISEMENT
Selain itu, ia juga meminta pemerintah harus mengawasi proses pembuatan vaksin dan tak boleh lengah karena menyangkut nyawa manusia. Status kehalanan vaksin juga perlu diperhatikan agar masyarakat merasa yakin.
"Pemerintah memastikan benar-benar prosedur pembuatan vaksin sudah sesuai kaidah ilmiah. Prosesnya tidak boleh lengah sedikit pun, faktor keamanan harus betul-betul diperhatikan karena nyawa manusia menjadi taruhannya. Termasuk status halal atau haram dari vaksin tersebut pun perlu diperhatikan," jelas dia.
Lebih lanjut, Ketua DPP PDIP itu mengatakan pemerintah harus tetap melanjutkan proses uji klinis vaksin Merah Putih meski sudah bekerja sama denhan sejumlah negara lain.
"Kita sendiri di dalam negeri harus bisa cukup mampu memproduksi vaksin Merah Putih. Sehingga tidak ada WNI yang tidak menerima manfaat vaksin atau setiap warga berhak dan mendapatkan manfaat dari vaksin virus corona yang insyaallah dalam waktu dekat akan diproduksi dari berbagai negara," pungkasnya.
ADVERTISEMENT