News
·
24 September 2020 17:26

Puskapol UI: Mustahil Pilkada 2020 Jadi Ajang Sosialisasi Protokol Corona

Konten ini diproduksi oleh kumparan
Puskapol UI: Mustahil Pilkada 2020 Jadi Ajang Sosialisasi Protokol Corona (36665)
Pasangan bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solo Bagyo Wahono (kiri) dan FX Supardjo (kanan) menaiki kuda menuju kantor KPU Solo untuk melakukan pendaftaran Pilwakot 2020 di Solo, Jawa Tengah, Minggu (6/9/2020) Foto: Mohammad Ayudha/ANTARA FOTO
Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia, meminta peserta pemilu dalam masa kampanye yang dimulai 26 September, aktif mensosialisasikan protokol kesehatan seperti memakai masker, face shield hingga hand sanitizer.
ADVERTISEMENT
Selain itu, dia juga mendorong agar media kampanye menggunakan metode daring untuk menghindari kontak fisik paslon dan masyarakat. Doli optimistis karena KPU --atas keputusan DPR-- sudah merevisi PKPU yang mengatur protokol corona di Pilkada.
"Kita mewajibkan paslon mengedepankan media kampanye yang mengedepankan kesehatan diri seperti masker, face shield, hand sanitizer," kata Doli dalam webinar yang digelar Formappi, Kamis (24/9).
Pernyataan Doli dikritik oleh Deputi Direktur Pusakpol UI Nurriyah. Menurut Nurriyah, hal itu adalah harapan yang mustahil dilakukan saat ini.
Puskapol UI: Mustahil Pilkada 2020 Jadi Ajang Sosialisasi Protokol Corona (36666)
Petugas kepolisian memegang papan imbauan saat Operasi Yustisi penerapan protokol kesehatan di Jalan Jhon Aryo Katili di Kota Gorontalo, Gorontalo, Senin (14/9). Foto: Adiwinata Solihin/ANTARA FOTO
"Tadi disebutkan Pak Doli kalau pilkada ini bisa jadi untuk mensosialisasikan protokol kesehatan, kan ini harapan yang mustahil. Mustahil bukan karena kita suuzon dengan peserta pemilu, tapi kita lihat saja faktanya," kata Nurriyah.
ADVERTISEMENT
Nurriyah pun menyoroti tahapan pendaftaran paslon pada 4-6 September lalu. Saat itu, 243 bakal paslon melanggar protokol kesehatan karena mengumpulkan massa saat akan mendaftarkan diri ke KPU.
"Waktu pendaftaran saja itu sudah banyak sekali pelanggaran protokol kesehatan. Mana mungkin saat pilkada para peserta pemilu capek-capek mengampanyekan mematuhi protokol kesehatan ketika yang diinginkan mengumpulkan massa. Kalau peserta harus kampanye dengan tatap muka, dengan alasan enggak dikenal pemilih. Kalau enggak dikenal, jangan-jangan Anda tidak lahir jadi pemimpin," tuturnya.
Nurriyah meminta KPU untuk benar-benar mempertimbangkan risiko yang bisa terjadi jika protokol kesehatan yang diatur dalam PKPU tidak dipatuhi.
"Sudah waktunya kita tidak membuat alasan yang tidak rasional. Saya terus terang tidak melihat ada rasionalitas apapun memaksakan pilkada di pandemi. Yang harus ditanya jika protokol kesehatan yang diatur PKPU tidak dipatuhi, kira-kira mitigasi risiko apakah yang sudah dipikirkan penyelenggara pemilu. Jadi mungkin ini penting disuarakan karena kita sebagai pemilih juga perlu tahu," pungkasnya.
ADVERTISEMENT
Dalam PKPU 13/2020, KPU hanya mengatur sanksi berupa peringatan tertulis dan penundaan atau pembubaran kegiatan yang melanggar protokol COVID-19.
Masih dalam aturan itu, KPU melarang kampanye dalam bentuk konser musik. Tapi KPU mengizinkan kampanye tatap muka maksimal hingga 50 orang dalam satu tempat.