PWI: Sudah Ada Gerakan Masukan Pendidikan dan Pelatihan Wartawan di Dalam APBN

20 Februari 2024 20:13 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Ketua PWI Hendry CH Bangun memberikan sambutan saat Peringatan Hari Pers Nasional 2024 di Ancol, Jakarta, Selasa (20/2/2024). Foto: Youtube/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Ketua PWI Hendry CH Bangun memberikan sambutan saat Peringatan Hari Pers Nasional 2024 di Ancol, Jakarta, Selasa (20/2/2024). Foto: Youtube/kumparan
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Ketua Umum PWI Pusat, Hendry CH Bangun, mengatakan bahwa saat ini biaya pelatihan bagi pers masih menggunakan biaya secara mandiri.
ADVERTISEMENT
"Karena disebut pers pilar keempat, pilar pertama kedua ketiga SDM disiapkan dan dibiayai negara. Sementara pers yang membentuk persepsi publik membiayai pelatihan dengan dirinya sendiri," ujar Hendry dalam sambutannya di acara Puncak Peringatan Hari Pers Nasional 2024 di Ancol, Jakarta Utara, Selasa (20/2).
Ia mengatakan, sudah terdapat gerakan untuk memasukkan pendidikan dan pelatihan wartawan ke dalam APBN.
"Kalau merujuk UU Pers harus dari organisasi pers dan hibah. Padahal organisasi pers ngos-ngosan, hidup saja susah," ucap Hendry.
"Sudah ada gerakan untuk memasukkan pendidikan dan pelatihan wartawan di dalam APBN," tambahnya.
Di sisi lain, kata dia, BUMN telah mendukung PWI dalam melakukan uji kompetensi wartawan di sejumlah provinsi di Indonesia.
"Atas dukungan dari BUMN, kami sedang melakukan 10 uji kompetensi. Mulai dari Aceh, Papua, Papua Selatan, dan sebagainya. Kami berharap sisanya 28 provinsi lagi, dan khusus Solo dibiayai uji kompetensinya," tuturnya.
ADVERTISEMENT
Ia juga menyatakan, PWI Pusat telah meluncurkan uji yang biayanya masih secara mandiri. Hal ini disebabkan biaya dari Kemendikbudristek RI belum bisa dicairkan.
"Kami sudah meluncurkan uji yang masih kami biayai sendiri, karena biaya Kemendikbudristek belum bisa dicairkan," jelasnya.
Ia juga menyinggung soal upaya pembangunan gedung Pers Pancasila di Yogyakarta. "Yang belum terlaksana adalah upaya pembangunan (Gedung) Pers Pancasila di Yogya. Kami harap pemerintah pusat bantu kami, karena ketika kami konsultasi dengan Pemda tidak ada," ungkap Hendry.
Ia pun meminta bantuan kepada Presiden Jokowi agar mendapat bantuan pembangunan Gedung Pers Pancasila.
"Untuk pindah kantor saja kami kerepotan. Minta tolong Bapak Presiden, kepada Menteri PUPR," pungkasnya.