Rachmawati Kritik Jokowi, dari Diskriminasi Hukum hingga Impor

Presiden Joko Widodo memberikan sambutan dalam Kongres II Projo di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Minggu (7/12). Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Putri Presiden Pertama RI Sukarno, Rachmawati Soekarnoputri, mengajak masyarakat melihat kondisi Indonesia saat ini secara objektif. Dia menilai politik adu domba sangat terasa di era Presiden Jokowi.

"Kita merasakan diskriminasi hukum, tidak berdasarkan equality before the law. Jadi, pola-pola divide et impera (politik adu domba) itu terasa sekali di masyarakat," kata Rachmawati saat menjadi pembicara dalam Acara diskusi Gentari, di Raden Bahari, Jakarta, Jumat (27/12).

"Saya teringat Bung Karno mengatakan, kita harus tetap berprinsip nonblok. Bagaimana kita mempertahankan kemerdekaan kita, kita harus berdasarkan ketahanan rakyat semesta," sambungnya.

Pendiri Universitas Bung Karno itu juga menilai saat ini Indonesia tidak lagi berdaulat. Contohnya, Rachmawati mengatakan, kini marak impor yang dilakukan pemerintah Indonesia.

"Secara obyektif kita harus akui. Coba saya tanya, beban hidup saat ini berat enggak? Kita masih berdaulat enggak sebenarnya di bidang politik, dengan masuknya impor dan sebagainya. Bukan masalah komoditi saja yang diimpor, tapi manusia juga diimpor sampai berpuluh puluh ribu," ucapnya.

Rachmawati Soekarnoputri. Foto: Garin Gustavian Irawan/kumparan

Rachmawati lalu bercerita soal perbincangannya dengan Menhan Prabowo Subianto. Dia menyampaikan ada lima unsur ketahanan semesta yang harus dimiliki bangsa Indonesia.

Pertama, kata politikus Gerindra tersebut, Indonesia mesti memiliki ketahanan ideologi yakni memperkuat Pancasila, UUD1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI. Kedua, harus memiliki swasembada pangan.

"Karena kita ini bukan negara kere, kita ini hebat dalam sumber daya alam," kata Rachmawati.

Keempat adalah ketahanan kesehatan. Dia mendengar saat ini sedang marak impor obat dan juga BPJS krisis banyak rumah sakit tidak menerima pasien. Dan yang kelima adalah ketahanan kependudukan.

"Kita harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Bagaimana kita memperkuat basis-basis dari Sabang sampai Merauke, bukan rakyat yang diimpor dari luar negeri. Ini sebetulnya salah satu kiat bagaimana Indonesia menjadi milik kita," tandasnya.