Ragam Kendala Safari Politik Anies: Dari Aceh hingga Ciamis

2 Desember 2022 11:27 WIB
·
waktu baca 3 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Anies Baswedan (kiri) menyapa para pendukung saat safari politik di Palu, Sulawesi Tengah, Kamis (24/11). Foto: Dok Twitter @aniesbaswedan
zoom-in-whitePerbesar
Anies Baswedan (kiri) menyapa para pendukung saat safari politik di Palu, Sulawesi Tengah, Kamis (24/11). Foto: Dok Twitter @aniesbaswedan
ADVERTISEMENT
Safari politik bakal capres NasDem Anies Baswedan dilaporkan terkendala di beberapa daerah. Diungkap oleh NasDem, beberapa pemda mencabut izin lokasi yang sudah ditentukan, sementara ada pihak yang meminta pemda membubarkan acara kunjungan politik Anies.
ADVERTISEMENT
Berikut daerah-daerah yang sempat menolak safari politik Anies Baswedan.

Kendala Safari Politik di Tasik-Ciamis

Ketua DPP NasDem Willy Aditya mengungkap Anies juga mengalami kendala di Ciamis dan Tasikmalaya. Saat hendak safari di daerah tersebut, ia menerangkan ada pihak tak diketahui yang meminta acara Anies dibatalkan.
Namun, pemda setempat tetap mengizinkan acara berlangsung.
"Padahal sebelumnya sudah oke. Tentu ini juga, sebelumnya juga terjadi di Tasik dan Ciamis, tapi pihak pemerintah nya firm untuk terus menjalankan kegiatan," kata Willy kepada wartawan Rabu (30/11) malam.
"Bukan, bukan pemda. Ada permintaan kepada pemda untuk menghentikan kegiatan," imbuhnya.

Pencabutan Izin oleh Pemda Aceh

Pemerintah Aceh melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh mencabut izin pemakaian Taman Ratu (Sultanah) Safiatuddin untuk kegiatan Anies pada Sabtu (3/12).
ADVERTISEMENT
Sebelumnya, izin sudah dikeluarkan, namun keluar surat pencabutan izin dan pihak NasDem mengaku tak mendapat konfirmasi atas pencabutan izin tersebut.
Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali.
"Awalnya sudah dikeluarkan pemerintah daerah terus kemudian tiba-tiba tanpa konfirmasi dicabut izin penggunaannya. Tentunya ini sangat kita sesalkan karena kebebasan untuk berkumpul itu kan hak warga negara," kata Ali terpisah.
Meski demikian, acara tetap dapat berjalan dengan berpindah lokasi. Izin yang dicabut dipindahkan ke lapangan sepak bola kawasan Desa Pango.

Lagi, Terkendala di Padang dan Pekanbaru

Waketum Partai NasDem Ahmad Ali juga mengungkap bahwa acara Anies di Padang dan Pekanbaru juga mengalami kendala izin pemda.
"Saya sudah mendapatkan informasi bahwa di provinsi Riau juga sudah terjadi hal yang sama. Jadi ada pemda menyelenggarakan kegiatan di hari yang bersamaan, tempat yang sama," kata Ahmad Ali secara terpisah.
ADVERTISEMENT

Respons NasDem

Wakil Ketua Umum DPP NasDem, Ahmad M Ali. Foto: NasDem
Sejumlah kendala yang disebut NasDem terkait safari politik Anies Baswedan di daerah-daerah kemudian membuat dugaan adanya aksi penjegalan terhadap Anies.
Menurut Ali, Anies dan NasDem tetap akan melanjutkan safari politiknya sampai selesai. Ia berharap kejadian yang sama tak terulang di daerah-daerah lain, namun apabila ada kendala, ia memastikan NasDem akan tetap mencari jalan lain agar safari Anies ke daerah tetap berjalan sesuai rencana.
"Bagi NasDem, senyum-senyum aja mendengar itu kan. Nanti masyarakat yang menilai perilaku pejabat daerah yang seperti itu," jelasnya.
"Bagi NasDem sekali layar terkembang, pantang surut kita berpantang. Karena kita sudah telanjur berjalan, sudah telanjur menarik layar, ya kita tidak mungkin kembali ke darat," tandasnya.
Anies Baswedan bersilaturahmi ke Pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Mathlaul Khaer, Cintapada, Kecamatan Cibeureum, Kota Tasikmalaya,Jawa Barat Sabtu (19/11). Foto: Dok. Istimewa
Sementara itu, Sekjen NasDem Jhonny G Plate merespons kendala-kendala yang terjadi di daerah hanya masalah komunikasi.
ADVERTISEMENT
“Itu soal-soal administratif, mudah-mudahan contoh-contoh itu menjadi acuan agar yang berikut-berikutnya bisa berjalan dengan lebih baik, positive thinking aja dulu,” kata Plate di Istana Negara Jakarta, Kamis (1/12).
Plate menambahkan, untuk kepentingan demokrasi, pemerintah daerah perlu membantu kelancaran program peningkatan kualitas demokrasi Indonesia.